Jakarta, JaringBisnis (Minggu, 4/7/2026). Penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, hari ini.
Menurutnya, Komisi VIII kini menunggu evaluasi menyeluruh dari Kementerian Haji dan Umrah (kemenhaj) untuk selanjutnya dibahas bersama sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.
“Penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yang paling baik adalah pelayanan di dalam negeri. Mulai dari penetapan jemaah berangkat, proses visa, istithaah kesehatan, hingga distribusi kartu Nusuk berjalan dengan baik,” ujar Marwan.
Meski demikian, ia menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait pelayanan di Tanah Suci. Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan memetakan berbagai persoalan tersebut agar dapat dirumuskan solusi yang tepat.
Marwan juga menyampaikan sejumlah catatan untuk penyelenggaraan haji di dalam negeri. Salah satunya pelaksanaan pemeriksaan istithaah kesehatan. Hal ini dinilai bisa dilakukan satu tahun sebelum keberangkatan.
“Dengan demikian, jemaah memiliki waktu untuk menjaga dan memperbaiki kondisi kesehatan. Jadi, jemaah tidak merasa dizalimi jika tidak memenuhi syarat kesehatan jelang keberangkatan. Jika pada akhirnya tetap tidak dapat berangkat karena kondisi kesehatan, itu merupakan ketentuan yang harus diterima,” katanya.
BPIH
Lebih lanjut, terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Marwan mengakui tantangan ke depan tidak ringan. Ia menyebut adanya potensi kenaikan biaya akibat berbagai faktor yang sulit dihindari, termasuk komponen transportasi dan layanan lainnya.
“Kemungkinan biaya haji akan meningkat. Ini menjadi tantangan yang harus dijawab bersama kepada masyarakat Indonesia,” jelasnya seperti dikutip haji.go.id.
“Komisi VIII bersama Kementerian Haji akan mengkaji seluruh komponen biaya. Jika masih memungkinkan untuk dipertahankan, tentu akan kami upayakan. Namun ada beberapa komponen, seperti penerbangan, yang memiliki ketentuan dan dinamika tersendiri sehingga tidak sepenuhnya dapat dikendalikan,” jelasnya.
Marwan juga mengingatkan tantangan pelayanan di Armuzna, khususnya di Mina, akan terus dihadapi. Pasalnya, keterbatasan ruang yang tidak bertambah sementara kebutuhan pelayanan terus meningkat seiring harapan bertambahnya kuota haji Indonesia.
“Area Mina tidak pernah bertambah, sementara kebutuhan kita terus meningkat. Karena itu diperlukan berbagai skema, termasuk tanazul, sebagai salah satu solusi. Semua ini akan menjadi bagian dari evaluasi bersama agar kita mengetahui titik-titik mana yang harus diperbaiki,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Marwan turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji yang telah bekerja di tengah masa transisi kelembagaan Kemenhaj.
“Ini adalah penyelenggaraan haji pertama di bawah Kemenhaj, sementara proses penataan kelembagaan dan regulasi masih berlangsung. SDM juga masih terus diperkuat sambil menata berbagai prosedur. Karena itu, berbagai capaian yang diraih patut diapresiasi,” jelasnya. (JB/03/Wid)
