Diterbitkan oleh
PT GEMA WARTA SEMBILAN
NIB: 1702230088809
Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn
27°C
Data Kementerian Kesehatan pada awal 2026 menunjukkan sekitar 5% anak dan remaja Indonesia mengalami gejala gangguan jiwa, terutama depresi dan kecemasan. Temuan ini diperkuat hasil Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Maret 2026 yang menyatakan satu dari sepuluh anak Indonesia menghadapi indikasi masalah kesehatan jiwa.
ANGGOTA DPR NILAI ASPEK KESEHATAN MENTAL HARUS JADI BAGIAN KURIKULUM NASIONAL Read More »
Pemerintah disarankan membentuk badan khusus untuk menangani dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sebagian wilayah Sumatera beberapa waktu lalu. Badan khusus ini diperlukan mengingat beragamnya jenis kerusakan akibat banjir bandang yang melanda 52 kabupaten/kota di tiga provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
PENANGANAN DAMPAK BANJIR SUMATERA, PEMERINTAH DISARANKAN BENTUK BADAN KHUSUS Read More »
DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
DPR RI PANGKAS TUNJANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA DEWAN Read More »
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu berlaku mulai 1 September 2025. Penonaktifan itu menyusul berbagai pertimbangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini.
AHMAD SAHRONI, NAFA URBACH, EKO PATRIO, UYA KUYA LENGSER DARI DPR RI Read More »
Pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Dukungan negara terhadap koperasi harus dijalankan sesuai kaidah usaha agar berkelanjutan.
PEMBIAYAAN KOPERASI MERAH PUTIH HARUS SESUAI KAIDAH USAHA Read More »
DPR RI tetap akan memiliki fungsi pengawasan terhadap keberlangsungan BPI Danantara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
LEGISLATOR TEGASKAN DANANTARA TETAP DALAM PENGAWASAN DPR Read More »
Hasil pengawasan pelaksanaan haji 2025 yang telah dirangkum dalam executive summary dan akan segera dilaporkan ke Rapat Pimpinan (Rapim) DPR untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna.
PEMBENTUKAN PANSUS HAJI DPR JADI OPSI LANJUTAN Read More »
Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan tambah di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya mendapat apresiasi DPR RI. Keputusan pemerintah itu menjadi komitmen untuk menjaga tidak hanya lingkungan, tetapi juga warisan budaya yang tak ternilai.
DPR DUKUNG PUTUSAN PEMERINTAH SOAL PERTAMBANGAN DI RAJA AMPAT Read More »
Aktivitas pertambangan di Raja Ampat, Papua harus dikaji secara menyeluruh. Sektor pariwisata yang menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di kawasan Raja Ampat tidak boleh dikorbankan. Pemerintah pusat dan daerah untuk transparan dalam setiap perizinan investasi yang masuk ke Papua, khususnya yang menyangkut kawasan-kawasan konservasi dan destinasi wisata.
ANGGOTA DPR MINTA PERTAMBANGAN DI RAJA AMPAT DIKAJI ULANG Read More »
DPR RI menyoroti program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah. Pasalnya program ini muncul usai pengesahan anggaran 2024 sehingga belum dibahas dalam forum Komisi VIII DPR RI.
ANGGOTA KOMISI VIII DPR PERTANYAKAN PROGRAM SEKOLAH RAKYAT Read More »