Jakarta, JaringBisnis (Jumat, 30/10/2026). Proses penegakan hukum dalam kasus kebakaran lahan dan hutan (karhutla) harus dijalankan secara transparan dan berkeadilan. Hal tersebut ditegaskan Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya.
Sebelumnya Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus karhutla yang terjadi belakangan ini. Dari 20 perusahaan itu, empat di antaranya merupakan korporasi penanaman modal asing (PMA) atau investor asing.
Secara keseluruhan, Polri menyatakan menangani sebanyak 104 laporan polisi (LP) terkait kasus karhutla dengan dugaan pelaku korporasi. Perusahaan yang ditetapkan tersangka kemudian menjadi 20 korporasi.
Puan mengingatkan karhutla telah menimbulkan banyak dampak yang menyulitkan kehidupan masyarakat. Baik dari sisi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya.
“Karena itu, proses penanganan karhutla saat ini bukan hanya tentang pemadaman dan pemulihan saja, tapi juga tentang ketegasan negara terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas bencana karhutla,” tutur mantan Menko PMK itu.
Puan meminta Polri menangani penegakan hukum pada kasus dugaan karhutla secara berkeadilan. Khususnya bagi masyarakat yang terdampak karhutla.
“Perkembangan penegakan hukum ini patut kita apresiasi. Dan pada saat yang sama, keluarga terdampak Karhutla juga masih membutuhkan kepastian bahwa dukungan terus berjalan sampai mereka dapat menjalani kehidupannya dengan aman,” papar Puan.
Puan juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kesinambungan perhatian kepada masyarakat selama proses hukum berlangsung.
“Penanganan perkara memiliki tahapan tersendiri. Sedangkan kebutuhan warga untuk berobat, belajar, dan bekerja memerlukan respons sesuai keadaan yang mereka hadapi,” ujar Puan seperti dikutip dpr.go.id.
“Perhatian perlu menjangkau keluarga yang menanggung beberapa dampak sekaligus, termasuk ketika penghasilan berkurang dan biaya kebutuhan bertambah,” imbuhnya.
Puan juga menekankan pentingnya kepastian bagi masyarakat ketika keputusan terhadap perusahaan memengaruhi kegiatan ekonomi setempat. Menurut Puan, Pemerintah perlu mengantisipasi dampaknya terhadap pekerja dan usaha kecil sesuai kewenangan, dengan tetap menjalankan proses hukum serta kewajiban pihak yang bertanggung jawab.
“Masyarakat perlu memperoleh perlindungan selama penyelesaian berlangsung. Keluarga pekerja dan warga sekitar perlu mengetahui dukungan yang tersedia serta arah penanganan yang memengaruhi penghidupan mereka,” ungkapnya.
Puan menyatakan, DPR RI akan terus mengawal penanganan karhutla melalui komisi-komisi terkait, termasuk dari sisi penegakan hukum. “Tujuan bersama kita adalah memberi masyarakat kesempatan hidup yang lebih aman,” sebut politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. (JB/03/Wid)
