Jakarta, JaringBisnis (Sabtu, 18/4/2026). Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi dituntut memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. PPIH Embarkasi diminta untuk bekerja sebagai satu kesatuan.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf saat melantik secara resmi PPIH Embarkasi se-Indonesia Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Surabaya, Jumat (17//4/2026) mengatakan embarkasi menjadi ruang pertama dimana kehadiran negara dapat dirasakan oleh jemaah haji, sehingga dibutuhkan pelayanan terbaik dari para petugas.
Menhaj menekankan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada jemaah haji harus mengedepankan inklusifitas, terutama kepada jemaah kelompok rentan.
“Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Menhaj seperti dikutip haji.go.id.
Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan amanah yang harus dijalankan dengan kesungguhan.
“Pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah secara nyata sejak dari embarkasi,” ujar Menhaj.
Dari sisi teknis, Menhaj meminta seluruh PPIH Embarkasi memastikan kesiapan berbasis data yang akurat dan presisi. Mulai dari dokumen, pra manifest, penempatan jemaah, hingga layanan kesehatan dan distribusi kebutuhan jemaah yang harus tertata dengan baik.
Terkait skema murur dan tanazul, Menhaj menyebutnya sebagai bagian dari upaya pelindungan dan kemudahan bagi jemaah. Ia menekankan pentingnya pendataan yang valid serta penjelasan yang utuh kepada jemaah.
Integritas
Integritas petugas juga menjadi sorotan utama. Menhaj mengingatkan bahwa kepercayaan jemaah adalah hal yang tidak boleh dikhianati.
“Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan yang diskriminatif. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” ujar Menhaj dengan tegas.
Selain itu, ia memberi perhatian khusus pada tata kelola dam yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Jika dilaksanakan di Arab Saudi, jemaah wajib melakukannya melalui Proyek Adahi sebagai mekanisme resmi. (JB/03/Wid)
