Jakarta, JaringBisnis (Rabu, 29/4/2026). Sinergi antara pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi hal penting dalam menjaga kepastian sektor swasta dan iklim investasi. Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan di Sespim Lemdiklat Polri, Bandung, Selasa (28/4/2026).
Dalam paparannya, Purbaya mengingatkan bahwa ketidakpastian ekonomi global merupakan dinamika yang terus terjadi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Karena itu, kebijakan ekonomi nasional harus dirancang dengan tetap menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.
Dikatakan, struktur ekonomi Indonesia saat ini masih ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan perdagangan. Sebagai upaya konkret, pemerintah terus melakukan berbagai langkah debottlenecking melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP).
Langkah ini bertujuan untuk mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha, sehingga aktivitas investasi dan bisnis dapat berjalan lebih optimal.
“Karena itu kami akan terus jaga sektor swasta agar terus tumbuh, salah satunya dengan Satgas P2SP atau debottlenecking,” jelas Purbaya seperti dikutip kemenkeu.go.id.
Kebijakan fiskal
Di sisi kebijakan fiskal, Menkeu memastikan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun memperkenalkan pajak baru dalam waktu dekat, khususnya sebelum kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat membaik.
Kebijakan ini konsisten dengan komitmen pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menutup potensi kebocoran penerimaan negara, bukan dengan menaikkan tarif pajak.
Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa peran aparat penegak hukum, memegang peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha hingga ke daerah.
“Jadi kalau ada hambatan dalam bisnis atau investasi, bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum,” tegasnya. (JB/03/Wid)
