Jakarta, JaringBisnis. Anak-anak di Provinsi Papua masih menghadapi tantangan besar dalam pendidikan, kesejahteraan, dan perkembangan mereka. Satu dari empat anak di bawah usia lima tahun di Papua mengalami stunting, satu dari sepuluh mengalami wasting, dan hampir 30 persen anak usia sekolah mengalami malnutrisi atau kelebihan berat badan.
Tantangan gizi ini diperparah oleh sejumlah hambatan di sektor pendidikan, termasuk ketidakhadiran guru, kesenjangan kapasitas guru, kurangnya bahan pembelajaran berkualitas, dan rendahnya partisipasi dalam pendidikan anak usia dini menyebabkan anak-anak di Papua tertinggal jauh dibandingkan anak-anak di wilayah lain di Indonesia.
Untuk membantu meningkatkan pembelajaran, gizi, dan kesejahteraan anak-anak di Papua secara menyeluruh, Pemerintah Jepang, UNICEF Indonesia, dan pemerintah Indonesia (Badan Gizi Nasional) menjalin kemitraan selama dua tahun yang akan memberikan manfaat langsung kepada 7.500 anak di unit layanan pra-sekolah dan sekolah dasar di Biak.
Program ini mendukung penguatan dapur terpusat yang digunakan oleh Badan Gizi Nasional untuk menyiapkan makanan, serta meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran literasi, numerasi, dan kesadaran gizi. Lebih dari 150 guru dan kepala sekolah akan dilatih, dan 50 pejabat pemerintah akan didukung dalam merencanakan, menganggarkan, dan memantau pemberian makanan sekolah dalam skala besar.
Untuk melihat secara langsung manfaat kemitraan yang dijalani bagi anak-anak di Papua, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, Deputy Representative UNICEF Indonesia Jean Lokenga, dan Sekretaris Jenderal Badan Gizi Nasional Sarwono beserta delagasi mengunjungi Biak Papua. Selama kunjungan, delegasi berinteraksi dengan siswa-siswa sekolah dasar di ruang kelas, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran literasi dan numerasi, edukasi gizi, serta mengamati waktu makan di sekolah.
Delegasi juga mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didirikan dengan dukungan Pemerintah Indonesia, bantuan teknis dari UNICEF serta dukungan finansial dari Pemerintah Jepang untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah.
Selain itu, Duta Besar Jepang juga mengunjungi pelabuhan dan pasar ikan Biak, yang fasilitasnya telah ditingkatkan dengan dukungan langsung dari Pemerintah Jepang. Fasilitas ini berperan penting dalam mendukung perekonomian lokal dan menyediakan bahan pangan bergizi yang bersumber dari pangan lokal, seperti ikan, untuk makanan sekolah.
Dalam kunjungan tersebut, juga diselenggarakan seremonial peresmian kemitraan tersebut, menyusul penandatanganan awal pada Februari lalu. Melalui kemitraan ini, Pemerintah Jepang dan UNICEF bersama Pemerintah Indonesia berkolaborasi dalam mendukung upaya peningkatan gizi serta kualitas pembelajaran bagi anak-anak di Papua.
Acara ini dihadiri JICA, perwakilan pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Pemerintah Provinsi Papua, serta kepala sekolah, guru, dan siswa dari sekolah-sekolah yang akan menerima dukungan melalui program ini.
“Makan siang di sekolah-sekolah Jepang telah menjadi tradisi selama lebih dari 100 tahun, seiring dengan berkembangnya pendidikan tentang pangan dan gizi yang dikenal sebagai Shokuiku. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan makanan dengan gizi seimbang, tetapi juga dibekali pengetahuan dan kebiasaan makan sehat sejak dini,” ungkap Masaki.
“Jepang, melalui JICA, turut mendukung pembangunan pelabuhan perikanan di Biak. Dengan menghubungkan kedua bentuk kerja sama ini yaitu penyediaan makan siang bergizi di sekolah dan pemanfaatan hasil tangkapan ikan lokal, kita tidak hanya mendorong peningkatan konsumsi dan produksi lokal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi revitalisasi ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kebutuhan dasar anak
Sedangkan Jean Lokenga menyatakan setiap anak memiliki hak atas pendidikan yang berkualitas, gizi yang baik, dan layanan kesehatan yang merupakan hal-hal mendasar bagi kesejahteraan dan perkembangan anak. Memenuhi hak-hak, tegasnya, adalah inti dari misi UNICEF.
“Kami bangga mendukung anak-anak di Biak melalui layanan yang meningkatkan pembelajaran, gizi, dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh. Kami juga berharap pendekatan layanan terpadu ini, yang dikombinasikan dengan upaya membangun kapasitas penyedia layanan dan anggota masyarakat, dapat menjadi contoh berharga yang dapat direplikasi di tempat lain,” jelasnya. (JB/03/Wid)
