Jakarta, JaringBisnis (Minggu, 1/2/2026). Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, serta untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1/2026) menyusul pengunduran diri beberapa pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu.
Arahan tersebut mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.
Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional.
Lebih lanjut, jelas Airlangga, Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, BEI bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dengan dukungan penuh Pemerintah agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.
Ke depan, Pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap berjalan. Presiden, jelas Airlangga, telah menginstruksikan Kementerian Keuangan serta jajaran OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal selama masa kepemimpinan transisi, tanpa kekosongan kepemimpinan maupun pengawasan.
“Seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional,” jelas Airlangga dalam siaran pers Kemenko Perekonomian.
Makro ekonomi
Lebih jauh, Airlangga mengatakan kondisi makro ekonomi Indonesia kuat. Pertumbuhan ekonomi masih di 5,04 (persen) di kuartal ketiga, tingkat inflasi masih dalam rentang sesuai APBN, kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu US$156,5 miliar.
“Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen,” ujar Airlangga. (JB/03/Wid)
