Jakarta, JaringBisnis. Kepolisian Filipina menangkap mantan Presiden Rodrigo Duterte menyusul surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Duterte dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan atas perang melawan narkoba yang dijalankannya selama menjadi presiden Filipina.
Duterte, 79, ditangkap setelah kedatangannya di Bandara Manila dari Hong Kong, Selasa (11/3/2025).
Media Filipina melaporkan Duterte ditangkap saat masih berada di dalam jet pribadi di landasan bandara.
Duterte tidak meminta maaf atas tindakan kerasnya yang brutal terhadap narkoba, yang menyebabkan ribuan orang terbunuh saat ia menjabat sebagai presiden negara Asia Tenggara tersebut dari tahun 2016 hingga 2022, dan wali kota Davao sebelumnya.
Setelah penangkapannya, Duterte mempertanyakan dasar surat perintah tersebut. “Kejahatan apa yang telah saya lakukan?” dalam sebuah video yang diunggah daring oleh putrinya, Veronica Duterte.
“Jika saya melakukan dosa, tuntut saya di pengadilan Filipina, dengan hakim Filipina, dan saya akan membiarkan diri saya dipenjara di negara saya sendiri,” katanya dalam video berikutnya.
Menanggapi penangkapannya, sebuah petisi diluncurkan atas namanya di Mahkamah Agung, Petisi itu mendesak untuk tidak mematuhi permintaan tersebut.
Dalam petisi tersebut, Duterte mendesak pengadilan untuk menahan diri dari menegakkan atau membantu dalam penegakan surat perintah yang dikeluarkan ICC. Ia juga mendesak untuk menangguhkan semua bentuk kerja sama dengan ICC selama kasus tersebut masih berlangsung.
Menurut pernyataan dari juru bicara pengadilan, mantan presiden itu juga menyerukan deklarasi bahwa penarikan diri Filipina dari ICC pada 2019 secara efektif mengakhiri yurisdiksi lembaga tersebut atas Filipina.
Namun, ICC mengatakan masih memiliki kewenangan di Filipina atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum negara itu menarik diri sebagai anggota.
Menyusul penangkapan tersebut, pendukung Duterte berunjuk rasa di gerbang Pangkalan Udara Villamor, di dalam kompleks bandara, tempat mantan presiden itu dibawa setelah penangkapannya.
Di sisi lain, para aktivis menyebut penangkapan Duterte sebagai momen bersejarah bagi mereka yang tewas dan keluarganya dalam perang narkoba yang dilancarkan Duterte.
“Penangkapan Duterte adalah awal dari pertanggungjawaban atas pembunuhan massal yang menjadi ciri pemerintahannya yang brutal,” kata Ketua Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (ICHRP) Peter Murphy.
Perang melawan narkoba
Duterte memang dikenal keras dalam pemberantasan narkoba. Saat menjadi wali kota Davao, Duterte menjalankan kebijakan keras terhadap berbagai tindak kejahatan, termasuk narkoba.
Kebijakannya tersebut telah menjadikan Davao salah satu kota teraman di negara ini dari kejahatan jalanan.
Reputasinya saat menjadi wali kota Davao membawa Duterte memenangkan pemilihan umum Filipina pada 2016 dengan telak.
Selama menjadi presiden Filipina, ia mengerahkan pasukan keamanan untuk menembak mati tersangka narkoba. Lebih dari 6.000 tersangka ditembak mati oleh polisi atau penyerang tak dikenal. Tapi kelompok hak asasi manusia mengatakan jumlahnya bisa lebih tinggi.
Laporan PBB sebelumnya menemukan bahwa sebagian besar korban adalah laki-laki muda perkotaan yang miskin.
Laporan tersebut juga menyebut polisi tidak memerlukan surat perintah penggeledahan atau penangkapan untuk melakukan penggerebekan rumah.
Polisi Filipina juga secara sistematis memaksa tersangka untuk membuat pernyataan yang memberatkan diri sendiri atau menghadapi risiko menghadapi kekuatan yang mematikan.
Investigasi di parlemen menduga ada regu pembunuh yang terdiri dari para pemburu bayaran yang menargetkan tersangka narkoba. Duterte telah membantah tuduhan penyalahgunaan tersebut.
“Jangan pertanyakan kebijakan saya karena saya tidak meminta maaf, tidak ada alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan terlepas dari apakah Anda percaya atau tidak. Saya melakukannya untuk negara saya,” kata Duterte dalam investigasi parlemen Filipina.
“Saya benci narkoba, jangan salah paham,” tegas Duterte. (JB/BBC/03/Wid)
