Jakarta, JaringBisnis (Senin, 29/6/2026). Kebijakan pemerintah yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan mendapat apresiasi dari PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan tersebut dinilai akan memperkuat likuiditas perbankan sehingga kapasitas pembiayaan sektor produktif makin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi erat antara pemerintah dan industri perbankan. Pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat.
“Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting. Kolaborasi ini akan menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional,” ujar Anggoro dalam keterangannya.
Sebagai bagian dari Himbara, kata Anggoro, BSI siap berkontribusi mendukung kebijakan pemerintah, Hal itu dilakukan melalui layanan keuangan syariah yang inklusif, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Anggoro.
Turunkan cost of fund
Menurutnya, penempatan SAL juga membantu menurunkan biaya dana (cost of fund), sehingga bank memiliki ruang menjaga pembiayaan tetap kompetitif. Dampaknya, masyarakat dan UMKM memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga aktivitas ekonomi dapat terus tumbuh.
Di tengah dukungan tersebut, BSI tetap menjaga fundamental pendanaan melalui penguatan dana murah (CASA), Hal itu ditopang oleh Tabungan Haji, pengembangan Islamic ecosystem, dan akselerasi layanan digital.
Perseroan juga terus memperluas pembiayaan pada segmen ritel, UMKM, dan konsumer, serta memperkuat pendapatan berbasis komisi melalui bisnis emas sebagai bank syariah pertama yang memiliki izin bullion.
Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp382 triliun, tumbuh 17,90% (year on year) dengan tabungan meningkat 22,02% menjadi Rp165 triliun. Hal ini membuat rasio CASA mencapai 63,48%. Sementara itu, pembiayaan tumbuh 15,59% menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset tetap terjaga, tercermin dari rasio NPF grossyang membaik menjadi 1,80%.
BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. (JB/03/Wid)
