Jakarta, JaringBisnis (Selasa, 1/9/2026). DPR RI menyetujui Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI). Selain itu, DPR RI juga menyetujui Aida S Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior BI dan Solikin M Cuhro sebagai Deputi Gubernur BI.
Penyetujuan itu diambil DPR RI dalam rapat paripurna hari ini. Ketiga nama pimpinan BI tersebut sebelumnya telah disetujui Komisi XI DPR RI usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap ketiganya mampu mendorong bank sentral bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
“Dengan terpilihnya Gubernur, Deputi Gubernur Senior, Deputi Gubernur Bank Indonesia, diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah,” jelas Misbakhun seperti dikutip dpr.go.id.
Lebih jauh, Misbakhun menyebut kepemimpinan baru BI harus mampu memperkuat peran bank sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pergantian pimpinan BI harus menjadi momentum untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai komitmen tersebut tidak cukup berhenti pada pernyataan kebijakan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam aturan yang jelas dan panduan operasional. Hal itu penting agar kebijakan BI dapat dilaksanakan secara konsisten sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi.
“Komitmen ini harus dibuktikan melalui implementasi aturan yang jelas serta panduan operasional kebijakan Bank Indonesia,” tegas Misbakhun.
Peran strategis
Dirinya menambahkan, BI memiliki posisi strategis dalam merespons dinamika perekonomian nasional. Karena itu, kebijakan moneter dan kebijakan lain yang menjadi kewenangan bank sentral perlu diarahkan agar turut mendukung aktivitas ekonomi yang produktif dan memperluas kesempatan kerja.
Apalagi, tuturnya, persetujuan DPR terhadap calon pimpinan BI tidak semata-mata menjadi bagian dari proses pergantian kepemimpinan, melainkan harus menjadi awal penguatan kontribusi bank sentral terhadap perekonomian nasional. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan fokus, terarah, dan terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Misbakhun juga mengingatkan bahwa penguatan peran BI untuk mendukung perekonomian telah menjadi bagian dari kerangka perubahan regulasi sektor keuangan. Karena itu, mandat tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, konsisten, dan dapat diimplementasikan. (JB/03/Wid)
