Diterbitkan oleh
PT GEMA WARTA SEMBILAN
NIB: 1702230088809
Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn
33°C
Rapat Paripurna ke-17 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Persidangan IV Tahun 2025-2026, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, Selasa (21/4/2026), di Gedung Nusantara Komplek DPR/MPR, Jakarta, resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi Undang-Undang.
DPR KETOK PALU SAHKAN RUU PPRT JADI UNDANG-UNDANG Read More »
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
RAPAT PARIPURNA DPR SAHKAN UU APBN 2026 Read More »
emerintah dan DPR RI menyepakati usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (18/9/2025). Belanja anggaran pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun sementara pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun.
PEMERINTAH-DPR SEPAKATI POSTUR APBN 2026, DEFISIT NAIK MENJADI 2,68 PERSEN Read More »
DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
DPR RI PANGKAS TUNJANGAN DAN FASILITAS ANGGOTA DEWAN Read More »
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu berlaku mulai 1 September 2025. Penonaktifan itu menyusul berbagai pertimbangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini.
AHMAD SAHRONI, NAFA URBACH, EKO PATRIO, UYA KUYA LENGSER DARI DPR RI Read More »
Hingga kini DPR RI belum membahas surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M JamiLuddin Ritonga, ada dua kemungkinan penyebab lambannya Pimpinan DPR RI dalam membahas usulan Forum Purnawirawan TNI tersebut.
DUA KEMUNGKINAN PENYEBAB DPR LAMBAN RESPONS USULAN PEMAKZULAN GIBRAN Read More »
Ketua Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera yang juga menjadi Perwakilan Parlemen Anggota PUIC, menegaskan kembali pentingnya mempertahankan komitmen mendukung pembebasan rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan Mardani pada pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Parlemen di Kairo, Mesir, Kamis (26/6/2025).
BKSAP DPR TEGASKAN KOMITMEN DUKUNG KEMERDEKAAN PALESTINA Read More »