Jakarta, JaringBisnis (Jumat, 4/9/2926). Bank Indonesia (BI) mendorong penguatan sinergi lintas lembaga agar likuiditas perbankan semakin efektif mengalir menjadi pembiayaan bagi UMKM dan sektor prioritas. Langkah tersebut ditempuh melalui kebijakan yang lebih tertarget, seperti penyempurnaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Kebijakan ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank dan diarahkan untuk memperkuat penyaluran kredit ke sektor-sektor yang memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian nasional.
Hal itu disampaikan Gubernur BI Destry Damayanti, saat menjadi narasumber diskusi Sarasehan 100 Ekonom Indonesia “Berlayar di Tengah Gelombang Global, Menjaga Daya Tahan Ekonomi Nasional” di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Dalam sesi diskusi yang mengangkat topik “Ujian Intermediasi Perbankan dan Likuiditas” Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu juga menjadi narasumbuer.
Dikatakan Destry, BI menaikkan insentif KLM dari 5,5 persen menjadi 6,0 persen mulai September 2026. Hingga awal Agustus 2026, total insentif yang telah diperoleh perbankan mencapai Rp446,5 triliun atau 5,02 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Menurut Destry, penguatan intermediasi juga perlu didukung oleh sisi permintaan, mengingat masih besarnya undisbursed loan yang dapat menjadi ruang bagi pertumbuhan kredit ke depan.
“Karena itu, sinergi dengan Pemerintah dan dunia usaha menjadi penting untuk memastikan likuiditas yang tersedia benar-benar bermuara pada ekspansi usaha, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja,” ujar Destry dalam siaran pers BI.
Di akhir diskusi, Destry menegaskan bahwa Sinergi Merah Putih bukan sekadar bekerja sama. “Sinergi ini juga menyatukan kekuatan dan menyelaraskan langkah antarlembaga untuk menghasilkan dampak yang lebih nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penguatan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Pembiayaan sektor riil
Di sisi lain, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan likuiditas perbankan yang memadai perlu terus ditransmisikan secara efektif menjadi pembiayaan bagi sektor riil. Hal itu agar memberikan daya ungkit yang lebih kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini pertumbuhan kredit terjadi baik pada Himbara dan bank swasta. Menurutnya, tantangana di masa depan, bukan hanya menjaga pertumbuhan kredit secara agregat, tetapi memastikan likuiditas semakin mengalir ke sektor-sektor produktif dan UMKM sehingga lebih inklusif dan memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian.
“Karena itu, penguatan pembiayaan UMKM perlu terus dilakukan secara bersama-sama melalui sinergi antara KSSK, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Friderica.
Senada dengan Friderica, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menekankan bahwa kondisi perbankan nasional tetap sehat. Hal tersebut didukung permodalan yang kuat, risiko kredit yang rendah, dan pertumbuhan DPK.
“Untuk menjaga kondisi tersebut, disiplin pasar perlu diperkuat agar persaingan dalam penghimpunan dana tetap sehat dan tidak mendorong kenaikan biaya dana perbankan. Dalam hal ini, LPS menjaga disiplin pasar melalui Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) yang bergerak mengikuti suku bunga pasar, sehingga biaya dana tetap terjaga dan penyaluran kredit dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelas Anggito. (JB/03/Wid)
