GP FARMASI INDONESIA KOMITMEN PERKUAT KETAHANAN INDUSTRI FARMASI

Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar (tengah) bersama Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan Supo Dwi Diantara (kanan) dan Ketua Umum GP Farmasi Indonesia (Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia) F. Tirto Kusnadi memberikan keterangan pers saat acara Halal Bihalal Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta, Kamis (16/4/2026). Mengusung tema “Merajut Kebersamaan untuk Usaha Farmasi yang Produktif, Efisien, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, regulator, dan pelaku usaha farmasi dalam menjaga ketahanan kesehatan nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks. (JaringBisnis/Yayus Yuswoprihanto)

Jakarta, JaringBisnis (Jumat, 17/4/2026). Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, memberikan dampak terhadap rantai pasok global. Kenaikan harga energi dunia serta gangguan logistik internasional berdampak langsung pada biaya produksi industri, termasuk sektor farmasi yang sampai saat ini masih bergantung pada bahan baku impor

Merespon hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pentingnya memperkuat ketahanan farmasi nasional melalui kolaborasi lintas sektor. Dikatakan, Kementerian Kesehatan berkomitmen memastikan akses obat di Indonesia tetap terjaga ketersediaannya dan terjangkau harganya, dengan memberikan dukungan penuh bagi pembangunan dan penguatan usaha farmasi dalam negeri.

Dikatakan Menkes, Pemerintah mendorong pelaku industri untuk berinvestasi serta berinovasi, termasuk mencari alternatif komposisi dan komponen obat (seperti kemasan) guna mengurangi ketergantungan impor di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada kenaikan harga bahan baku. Selain itu, Kementerian Kesehatan membuka ruang dialog yang luas untuk mendukung kebutuhan industri.

“Dalam hal ini, GP Farmasi berperan kuat sebagai wadah strategis bagi pelaku industri untuk menjembatani komunikasi, memperkuat kolaborasi, serta mendorong kemandirian dan daya saing sektor farmasi nasional,” ujar Menkes dalam halal bihalal nasional yang digelar Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi Indonesia) di Angsana Ballroom, DoubleTree by Hilton, Jakarta Kemayoran, Kamis (16/4/2026).

Jadi jembatan industri dan pemerintah

Ketua Umum GP Farmasi Indonesia, F Tirto Kusnadi menegaskan bahwa GP Farmasi Indonesia memiliki peran penting dalam menjembatani kepentingan industri dan pemerintah. Ditegaskan Kusnadi, di tengah tekanan global, GP Farmasi Indonesia berkomitmen untuk menjadi penghubung strategis antara regulator dan pelaku usaha, guna memastikan ketersediaan obat tetap terjaga, harga tetap stabil, dan industri farmasi nasional tetap kompetitif.

“Kami sudah melakukan pendataan bahwa stok obat nasional masih sangat baik peredarannya di masyarakat sampai 3 bulan kedepan. Kami juga yakin bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian Kesehatan dan BPOM akan membawa dampaik baik dalam menjaga stabilitas obat di Indonesia,” katanya.

Ia juga menambahkan industri farmasi nasional perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat rantai pasok domestik.

“Momentum kebersamaan ini menjadi sangat relevan untuk menyatukan langkah Bersama dalam memperkuat ketahanan farmasi nasional untuk Bersama sama menguatkan strategi kita dalam mengurangi ketergantungan impor bahan baku, serta mendorong daya saing global usaha farmasi Indonesia agar mendunia.”

Peran strategis

Sementara itu, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Taruna Ikrar menyebut stabilitas usaha farmasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada koordinasi erat dengan pelaku usaha farmasi.

“Peran BPOM dalam menjaga ketersediaan obat sekaligus memastikan harga tetap terjangkau bagi masyarakat, antara lain melalui penguatan pengawasan rantai pasok obat dan makanan,” katanya.

Taruna juga menyampaikan keyakinannya bahwa sebagian besar produsen farmasi di Indonesia berada dalam kondisi yang sangat baik (excellent), serta menegaskan komitmen BPOM untuk terus berkomunikasi dengan industri guna menjamin kualitas obat, termasuk dari aspek komposisi dan ketersediaan komponen.

“Dalam konteks ini, GP Farmasi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah untuk menjembatani komunikasi antara regulator dan pelaku usaha farmasi, sekaligus memastikan anggotanya dapat memenuhi standar kualitas dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan obat di Indonesia,” katanya. (JB/03/Wid)