Jakarta, JaringBisnis (Kamis, 5/2/2026). Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace. Saat ini, Board of Peace, organisasi internasional yang dibentuk oleh Donald Trump untuk mempromosikan stabilitas dan perdamaian global, merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung.
Hal tersebut diungkapkan Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal usai pertemuan Presiden Prabowo dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (04/02/2026)
“Kesan saya adalah Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino seperti dikutip setneg.go.id.
Dino juga menegaskan bahwa Board of Peace bukanlah solusi instan, melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Presiden Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.
“Tapi intinya ini adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” lanjut Dino.
Ia juga menyoroti penekanan Presiden Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut.
Lebih lanjut, Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Presiden Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.
Proses konsultasi
Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Ia menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.
“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.
Hassan menjelaskan bahwa delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace, sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan. Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.
“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ujarnya. (JB/03/Wid)
