Jakarta, JaringBisnis. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan program makan bergizi gratis (MBG) dan memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi dalam membangun generasi emas Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada Sidang Tahunan MPR-RI serta Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Dalam pidatonya, Presiden mengungkapkan bahwa program MBG telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak prasekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam kurun waktu tujuh bulan pelaksanaannya. Atas capaian tersebut, Presiden pun memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam memastikan program berjalan dengan baik.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Gizi Nasional serta kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya makan bergizi gratis,” lanjut Presiden seperti dikutip setneg.go.id.
Presiden menekankan, MBG bukan hanya program sosial, tetapi investasi jangka panjang yang diakui PBB sebagai salah satu yang terbaik untuk sebuah bangsa. Dampak dari program ini juga telah terlihat melalui peningkatan kehadiran dan prestasi siswa di sekolah hingga mendorong pertumbuhan ekonomi di desa.
“Angka kehadiran anak di sekolah meningkat. Prestasi anak-anak di sekolah meningkat. Per hari ini sudah ada 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi di 38 Provinsi. MBG telah menciptakan 290.000 lapangan kerja baru di dapur-dapur, dan melibatkan 1 juta petani nelayan peternak dan UMKM. MBG mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” katanya.
Pasal 33 UUD 1945
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kepala Negara mengatakan bahwa distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
Kepala Negara menilai, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Menurut Presiden Prabowo, pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.
“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkap Presiden.
Meski demikian, dalam 299 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo melaporkan berbagai kemajuan signifikan. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, sementara realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun—naik 13,6 persen dari tahun sebelumnya—dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.
Untuk pemerataan ekonomi, Pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih guna meningkatkan perekonomian desa, menjual bahan pokok bersubsidi, serta menyediakan akses protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.
Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun dolar AS. Lembaga ini difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional. (JB/03/Wid)
