Jakarta, JaringBisnis. Upacara Hari Kemerdekaan RI tahun ini akan kembali dilaksanakan di Jakarta, bukan di IKN. Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga menyebutkan bahwa penetapan tersebut sudah tepat, karena hingga saat ini ibukota negara Indonesia masih Jakarta.
“Memang sudah sepantasnya upacara kemerdekaan utama (secara nasional) dilaksanakan di ibukota negara Jakarta,” jelas Jamil dalam keterangannya di Jakarta kepada JaringBisnis, Kamis (17/7/2025) petang.
Jamil menjelaskan, upacara kemerdekaan juga dapat dilaksanakan di daerah sesuai cakupannya. Seperti upacara kemerdekaan di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga di cakupan wilayah yang lebih rendah. Bisa juga dilaksanakan di kantor-kantor pemerintahan, sekolah, dan seterusnya.
“Akan terasa aneh bila upacara kemerdekaan secara nasional dilaksanakan bukan di ibukota negara. Keanehan itu memang sudah terlihat kala Joko Widodo pada 2024 memaksakan upacara kemerdekaan di IKN,” paparnya.
Dalam UU RI No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, acara kenegaraan seperti upacara kemerdekaan dapat dilaksanakan di ibukota negara atau di luar ibukota negara RI.
Sehingga pelaksanaan upacara kemerdekaan memang sebaiknya dilaksanakan sesuai tingkatannya. Secara Nasional upacara kemerdekaan sebaiknya dilaksanakan di ibukota negara, sementara upacara yang sama di level yang lebih rendah dapat dilaksanakan di luar ibukota negara RI.
“Jadi, Presiden Prabowo Subianto kiranya sudah menempatkan upacara kemerdekaan secara proporsional. Prabowo tidak menempatkan upacara kemerdekaan untuk kepentingan dan ambisi pribadi, seperti sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2024,” imbuh penganat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Tidak diselenggarakannya upacara kemerdekaan di IKN tampaknya atas pertimbangan yang logis. Prabowo masih melihat Jakarta sebagai ibukota negara, sehingga paling layak dilaksanakan upacara kemerdekaan.
“Jadi, upacara kemerdekaan tidak lagi dilaksanakan di IKN bukan karena Pemerintahan Prabowo tidak konsen dengan IKN. Pertimbangan utamanya kiranya pada patut tidak upacara kemerdekaan dilaksanakan di luar ibukota negara,” tandasnya.
Selain itu, Jamil juga melihat upacara kemerdekaan di IKN akan memperbesar anggaran. Hal itu kiranya tak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diambil Prabowo. (JB/03/Jie/Wid)
