Diterbitkan oleh
PT GEMA WARTA SEMBILAN
NIB: 1702230088809
Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn
27°C
Visi utama penyelenggaraan haji 2026 adalah haji yang berkeadilan, berempati, dan berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan lansia. Itu merupakan hal pokok yang wajib dipahami dan dihidupkan oleh seluruh petugas haji.
WAMENHAJ: PENYELENGGARAAN HAJI 2026 FOKUS LINDUNGI PEREMPUAN DAN LANSIA Read More »
Penguatan tata kelola, integritas aparatur, serta orientasi layanan kepada haji menjadi fondasi utama dalam pengelolaan anggaran operasional haji. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tidak akan mentolerir praktik penyimpangan dan penyelewengan anggaran.
PENYELENGGARAN HAJI, MENHAJ TEKANKAN TATA KELOLA BERSIH DAN BERORIENTASI KEPADA JEMAAH Read More »
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan fokus penyelenggaraan ibadah Haji 1447 H/2026 M diarahkan agar berjalan tepat waktu, dengan layanan yang semakin berkualitas, serta pelindungan jemaah yang semakin kuat. Tidak hanya menyiapkan aspek teknis, Kemenhaj juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas penyelenggaraan haji secara menyeluruh.
KEMENHAJ KOMITMEN WUJUDKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI YANG BERKUALITAS Read More »
Kementerian Haji (Kemenhaj) berkomitmen untuk mengoptimalkan pelayanan dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Hal ini sejalan dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar penyelenggaraan haji dilakukan secara transparan dan akuntabel.
PEMERINTAH KOMITMEN TINGKATKAN LAYANAN IBADAH HAJI Read More »
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa proses Pengembalian Keuangan (PK) bagi jemaah Haji Khusus telah berjalan secara bertahap sesuai dengan pengajuan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan setelah seluruh persyaratan yang ditetapkan terpenuhi.
PK HAJI KHUSUS, KEMENHAJ TEGASKAN KEPATUHAN PADA PERSYARATAN Read More »
Kementerian Haji dan Umrah RI telah mengumumkan Fase I pelunasan haji dimulai 24 November hingga 23 Desember 2025 untuk keberangkatan Haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Menyikapi hal tersebut, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan seluruh channel bagi jemaah dalam melakukan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Fase I.
BSI OPTIMALKAN LAYANAN E-CHANNEL PELUNASAN BIAYA HAJI Read More »
Disepakatinya keputusan DPR dan Pemerintah soal penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 sekitar Rp2,89 juta dibandingkan dengan 2025, diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan bagi jemaah. Harapan itu disampaikan Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris terhadap penyelenggaraan Haji 2026.
SENATOR MINTA PERBAIKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Read More »
Pemerintah dan Komisi VIII DPR RI memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447 H/2026 sebesar 87.409.356 per orang. Dari jumlah tersebut, seorang jemaah haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp54.193.807. Selisih BPIH dan Bipih yang sebesar Rp33.215.559 diambil dari Nilai Manfaat pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI 1447 H/2026 DITETAPKAN SEBESAR RP54,1 JUTA Read More »
Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah oleh pemerintah merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pelaksanaan haji bagi warga Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua MPR RI dari FPKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid.
Komisi VIII DPR RI menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (RUU Haji dan Umrah) untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah perubahan nomenklatur Badan Penyelenggara Haji (BPH) menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
REVISI UU HAJI DAN UMRAH UPAYA PERKUAT TATA KELOLA PENYELENGGARAAN HAJI Read More »