Jakarta, JaringBisnis (Sabtu, 14/11/2026). Bank Indonesia (BI) terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas moneter dan mendukung keberlanjutan fiskal. BI terus menjaga kualitas layanan kebanksentralan yang mengedepankan ketepatan, kecepatan, dan kolaborasi.
Hal ini mengemuka dalam rangkaian Forum Harmonisasi dan Central Banking Service Excellence Achievement (CBSEA) 2026 yang bertema “Beyond Partnership: Celebrating Collaboration, Sustaining Excellence” di Jakarta (13/11/2026). Hadir dalam rangkaian acara tersebut Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri Keuangan Luky Alfirman.
Dikutip dari siaran pers BI, dalam agenda tersebut Thomas Djiwandono menekankan sinergi kebijakan terus diarahkan untuk melanjutkan capaian hubungan keuangan antara BI dan Pemerintah yang selama ini terjalin baik melalui penyelenggaraan layanan kebanksentralan. Layanan kebanksentralan merupakan jasa yang diberikan Bank Indonesia kepada Pemerintah dan pihak lain untuk mendukung tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah.
Bagi Pemerintah, layanan ini mencakup antara lain penatausahaan rekening pemerintah, transfer dana dan penyelesaian transaksi, serta penatausahaan surat utang dan utang luar negeri pemerintah. Layanan kebanksentralan yang cepat dan terkoordinasi penting untuk penguatan pengelolaan fiskal berkelanjutan. Langkah ini ditempuh melalui harmonisasi perpajakan dan modernisasi kas negara.
“Mari bersinergi beyond partnership sehingga capaian kita bersama menghasilkan manfaat yang besar untuk pertumbuhan ekonomi bangsa dan nyata dirasakan oleh masyarakat,” jelas Thomas Djiwandono.
Optimalkan Peran BI
Sinergi erat BI dengan Kementerian Keuangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan kementerian/lembaga lainnya telah menghasilkan berbagai capaian. Diantaranya adalah penyelesaian Obligasi Negara seri SRBI-01/MK/2003 pada Agustus 2026.
Obligasi ini diterbitkan pada 2003 untuk menggantikan surat utang Pemerintah sebelumnya terkait dukungan likuiditas Bank Indonesia kepada perbankan saat krisis 1997–1998. Pembayaran terakhir telah dilakukan pada 24 Agustus 2026, sehingga kewajiban Pemerintah kepada BI atas obligasi tersebut dinyatakan tuntas.
Di samping itu, sinergi juga diwujudkan melalui inovasi dan peningkatan kualitas layanan dalam rangka persiapan dan penyelesaian transaksi debt switching. Debt switching merupakan langkah Pemerintah menggantikan SBN yang akan jatuh tempo dengan surat utang baru berjangka lebih panjang.
Stabilitas moneter dan keberlanjutan fiskal berjalan bersama. Ke depan, BI akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah untuk mengoptimalkan peran layanan kebanksentralan dalam menjaga stabilitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (JB/03/Wid)
