Jakarta, JaringBisnis (Senin, 25/5/2026). Sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).
“Pertumbuhan tidak dimulai dari tabel dan angka. Pertumbuhan dimulai ketika kebijakan pusat dan daerah bergerak bersama dan manfaatnya dirasakan sampai ke rumah tangga,” kata Wamenkeu seperti dikutip kemenkeu.go.id.
Menurut Juda Agung, pertumbuhan ekonomi nasional pada dasarnya bertumpu pada aktivitas ekonomi di daerah, mulai dari pasar tradisional, sentra UMKM, kawasan industri, hingga sektor pertanian dan rumah tangga. Karena itu, penguatan ekonomi daerah perlu dilakukan melalui sinergi lintas sektor dan kebijakan yang terintegrasi.
“Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui sinergi kebijakan lintas sektor menjadi tema yang penting karena tentu pertumbuhan ekonomi nasional tidak terjadi di dalam ruang kosong. Pertumbuhan ekonomi nasional terjadi karena adanya pertumbuhan di daerah,” ujar Wamenkeu.
Tiga tantangan utama
Dalam konteks pengembangan ekonomi daerah, Wamenkeu menyoroti tiga tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah daerah, yaitu perlunya diversifikasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Banyak daerah masih bergantung pada sektor komoditas primer serta transfer dari pemerintah pusat, sementara belanja daerah dinilai belum sepenuhnya produktif karena masih didominasi belanja pegawai dan barang.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan kepada daerah melalui transfer ke daerah (TKD), pembiayaan kreatif, dan penguatan pendapatan asli daerah (PAD). Hingga April 2026, realisasi TKD telah mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu.
Selain itu, Kementerian Keuangan juga mendorong pembangunan daerah melalui skema pembiayaan inovatif yang dijalankan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI mencapai Rp37 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah seperti rumah sakit, jalan, jembatan, dan kawasan pariwisata.
Wamenkeu juga menegaskan pentingnya orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor keuangan, dan dunia usaha dalam memperkuat ekonomi nasional.
“Daerah yang kuat akan membuat ekonomi nasional kuat, tetapi daerah yang kuat bukan hanya daerah yang memiliki anggaran besar, daerah yang kuat adalah daerah yang mampu mengubah anggaran menjadi layanan, layanan menjadi produktivitas, dan produktivitas menjadi kesejahteraan,” kata Wamenkeu. (JB/03/Wid)
