Jakarta, JaringBisnis (Rabu, 25/2/2026). Pemerintah akan terus memperkuat iklim usaha yang sehat untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, seiring dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan.
Hal tersebut dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat memimpin sidang debottlenecking membahas hambatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Menkeu menegaskan bahwa sidang tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk melalui kanal debottlenecking secara cepat, terkoordinasi, transparan, dan akuntabel.
“Keberlanjutan pentingnya keberlanjutan forum ini penting untuk menjaga sentimen positif dunia usaha. Penyelenggaraan sidang ini bukan hanya menyelesaikan hambatan bagi para pelapor, namun lebih dari itu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha yang memperkuat iklim usaha yang sehat,” ujar Menkeu seperti dikutip kemenkeu.go.id.
Sejak 1998, INPEX telah memperoleh hak pengelolaan Blok Masela yang berlokasi di Maluku. PSN ini diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama ketahanan energi Indonesia melalui pengembangan fasilitas LNG berkapasitas 9,5 juta ton per tahun, serta produksi kondensat dan gas alam dalam jumlah signifikan.
Dukungan pemerintah
Dalam sidang tersebut, INPEX memaparkan progres proyek sekaligus kebutuhan dukungan pemerintah. Percepatan realisasi PSN ini dinilai memerlukan penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya, khususnya pada komponen Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) yang menjadi penentu utama nilai investasi dan ditargetkan dimulai pada awal 2027.
Proyek ini juga mencatat kemajuan signifikan dengan dukungan SKK Migas, termasuk persetujuan AMDAL serta progres tahap Front End Engineering Design (FEED) yang berjalan sesuai rencana.
Dari sisi pemerintah, keberlanjutan proyek masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan terkoordinasi, terutama terkait peningkatan penerimaan masyarakat terdampak melalui dialog intensif serta penyelesaian skema kompensasi yang berkeadilan guna menjaga stabilitas sosial.
Selain itu, perhatian juga diberikan pada pengamanan dan kepastian pemanfaatan area fasilitas kelautan, termasuk untuk mendukung implementasi Carbon Capture and Storage (CCS) sebagai bagian dari pengembangan energi berkelanjutan.
Melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP), pemerintah akan menangani berbagai isu tersebut secara komprehensif dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan mencakup percepatan penyelesaian aspek perizinan, fasilitasi koordinasi lintas sektor, serta penguatan komunikasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat terdampak.
Hingga 24 Februari 2026, sebanyak 92 aduan telah masuk melalui kanal debottlenecking. Lebih dari separuhnya, yakni 46 aduan, telah berhasil disidangkan dan ditindaklanjuti secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel oleh Satgas P2SP.
Aduan tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari perizinan usaha apotek, pendanaan industri tekstil, hingga isu strategis seperti pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, perizinan pelayaran, dan HS code impor. (JB/03//Wid)
