PERKUAT KETAHANAN EKONOMI ANTISIPASI DAMPAK GELOJAK INTERNASIONAL

Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. (dok kemenkeu)

Jakarta, JaringBisnis. Setiap gejolak internasional dapat dengan cepat bertransformasi menjadi tekanan dalam negeri seperti gangguan sistem pembayaran global, volatilitas nilai tukar rupiah, hingga lonjakan harga energi dan pangan. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono pada Focus Group Discussion (FGD) Potensi Dampak Eskalasi Geopolitik terhadap Indonesia di Jakarta, Senin (11/8/2025).

“Ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia bukan sekadar isu hubungan luar negeri, melainkan berpotensi langsung memengaruhi kondisi domestik. Kita harus mampu membaca risiko global dengan kacamata stabilitas nasional,” ungkap Wamenkeu.

Wamenkeu menyampaikan bahwa ketahanan ekonomi harus dibangun sebelum krisis melanda. Fokus pemerintah tidak hanya pada penanganan ketika krisis terjadi, tetapi juga pada upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan makroprudensial yang saling bersinergi.

“Langkah ini dilakukan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga kualitas pertumbuhan ekonomi,” jelasnya seperti dikutip kemenkeu.go.id.

Perkuat sinergi

Ia menambahkan bahwa ketahanan nasional tidak mungkin lahir dari satu sektor saja. Pendekatan menyeluruh melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat menjadi keharusan.

Diplomasi diperlukan untuk memastikan jalur perdagangan dan keuangan tetap terbuka, sektor keamanan bertugas melindungi warga negara, sektor teknologi menjamin konektivitas dan keamanan siber, dan industri berperan sebagai mitra pelaksana.

“Semua unsur tersebut, bergerak dengan satu kompas. Koordinasi stabilitas sistem keuangan akan diorkestrasi oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” jelasnya.

Lebih jauh, Wamenkeu mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menyelaraskan kebijakan dengan kepentingan nasional, dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan adalah fondasi utama yang memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. (JB/03/Wid)