Jakarta,JaringBisnis. Pemerintah menegaskan kembali komitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Komitmen Pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan terlihat jelas pada target yang ditetapkan dalam RPJMN, yaitu memberikan akses kepemilikan rekening keuangan formal sebesar 91% pada tahun 2025, 93% pada 2029. Menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 98% pada 2045 juga, jelas Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Kementerin Koordinator (Kemenko) Perekonomian Ali Murtopo Simbolon, yang mewakili Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam menyampaikan keynote speech pada acara Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, Selasa (6/5/2025).
IFIS 2025 ditetapkan sebagai forum kolaborasi strategis tingkat nasional maupun global, dengan mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Forum ini diharapkan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia.
Berdasarkan data, 76,3% penduduk Indonesia telah memiliki rekening bank di lembaga keuangan formal dan 88,7% sebagian besar penduduknya telah menggunakan jasa keuangan formal. Selain itu, tingkat literasi keuangan nasional terus meningkat dan saat ini mencapai 65,4%, yang mencerminkan kemajuan bersama menuju masyarakat yang lebih inklusif dan memiliki informasi keuangan.
Lebih lanjut, Ali menegaskan Pemerintah harus memprioritaskan untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini kurang terlayani seperti perempuan, penyandang disabilitas, pelaku usaha UMKM, serta masyarakat di daerah terpencil, terdepan, dan tertinggal.
“Kelompok masyarakat tersebut seringkali menghadapi kekurangan akses terhadap infrastruktur digital publik yang memadai dan pengetahuan mengenai produk keuangan yang dapat meningkatkan penghidupan. Untuk itu, panduan dan dukungan yang lebih jelas dari perwakilan Pemerintah Daerah yang berada di garis depan inklusi keuangan juga sangat diperlukan,” jelasnya seperti dikutip ekon.go.id.
Komitmen bersama
Bersamaan dengan penyelenggaraan IFIS 2025, juga dilakukan peluncuran dokumen referensi bertajuk Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan: Percepatan Akses Layanan Keuangan untuk Kelompok Sasaran yang disusun atas kerja sama antara Dewan Nasional Inklusi Keuangan (DNKI) dengan Tony Blair Institute. Dokumen tersebut berfungsi sebagai alat implementasi dasar untuk mendukung percepatan inklusi keuangan dan kepemilikan rekening, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kajian tersebut memberikan strategi yang ditargetkan untuk tujuh segmen populasi utama, guna memastikan bahwa setiap program inklusi keuangan baik yang diorkestrasi oleh Pemerintah Pusat atau Daerah dapat dirancang dengan tepat dan selaras dengan kondisi, kebutuhan, dan aspirasi unik masing-masing kelompok masyarakat.
Inisiatif tersebut juga menjadi implementasi nyata dari amanat Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk bekerja sama dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi strategi literasi dan inklusi keuangan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
Selain itu, juga dilakukan peluncuran Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang dikembangkan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang bekerja sama dengan OJK, Bappenas, RISE dan pemangku kepentingan.
Pengukuran komprehensif yang dibangun berdasarkan dimensi Usage, Availability, dan Depth of financial access. Adapun IKAD telah diintegrasikan ke dalam Strategi Nasional Inklusi Keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok sasaran, menjamin keselarasan, dan mempercepat upaya Pemerintah Daerah dan TPAKD dalam melaksanakan arahan Presiden tentang inklusi keuangan.
“Mari kita berkomitmen untuk menyelaraskan upaya kita dalam meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Karena sistem keuangan yang inklusif bukan hanya tentang akses terhadap uang, tetapi juga tentang akses terhadap dignity, kesempatan, dan masa depan bangsa kita yang penuh harapan,” pungkas Ali.
IFIS 2025 ditetapkan sebagai forum kolaborasi strategis tingkat nasional maupun global, dengan mengintegrasikan target pembangunan Asta Cita dalam mendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Forum ini diharapkan memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam agenda inklusi keuangan global dan memposisikannya sebagai champion dalam pemerataan ekonomi dunia. (JB/03/Wid)
