Jakarta, JaringBisnis. Penyaluran bantuan beras pada Juni dan Juli 2025 yang merupakan bagian dari program stimulus ekonomi kuartal II, akan dilaksanakan lebih efisien dan tepat sasaran. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi.
Dikatakan, pengiriman beras akan lebih efisien dengan langsung diberikan 20 kilogram (kg) untuk tiap penerima dengan total 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data penerima menambah keakuratan sasaran bantuan pangan beras tahun ini.
“Bantuan pangan dalam bentuk beras ini tentunya sudah disetujui Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Ratas 2 Juni lalu. Rencana kita targetkan penyaluran dimulai akhir Juni ini sampai dengan Juli. Nanti Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk itu,” jelas Kepala NFA Arief Prasetyo Adi di Jakarta pada Minggu (8/6/2025).
“Untuk bantuan pangan beras itu 10 kilogram dengan alokasi 2 bulan, jadi 20 kilogram per keluarga penerima. Tapi kita upayakan agar bisa dikirimkan dalam one shoot atau dalam satu kali pengiriman sudah mencakup dua bulan. Jadi lebih efisien dari segi biaya,” tambah Arief.
Saat ini NFA masih dalam proses administrasi pengganggaran terlebih dahulu bersama Kementerian Keuangan. Namun, secara paralel Bulog telah diminta untuk memulai persiapan kemasan beras per 10 kg, sehingga nanti dapat didistribusikan secara cepat.
“Kami nanti menerima data penerima dari DTSEN. Itu data nasional yang dikeluarkan Bappenas dan tentunya cross check di lapangan oleh BPS dan BPKP beserta kementerian lembaga lainnya seperti Kemensos. Data terakhir yang telah terverifikasi sudah 16,5 juta dan perkiraan akan sampai 18,3 juta. Ini penting karena pesan Bapak Presiden harus tepat sasaran. Tidak boleh missed target,” ungkap Arief seperti dikutip badanpangan.go.id.
Perketat pengawasan
Terkait estimasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk program prorakyat ini, Arief menyebut ada di sekitar Rp4,9 triliun. Untuk itu, pengawasan program nantinya termasuk fokus yang NFA persiapkan.
“Untuk kebutuhan program 2 bulan ini, kan 18,3 juta penerima dikali 10 kilogram beras di kali 2 bulan. Kemudian ada biaya distribusi, kemungkinan sekitar Rp4,9 triliun. Untuk pengawasannya, kami bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk Satgas Pangan Polri. Jadi by name by address dengan data penerima yang terverifikasi,” kata Arief lagi.
“Jadi dipastikan bantuan pangan beras ini menyasar ke kelompok desil 1 sampai 7, sehingga memang masyarakat yang paling perlu dibantu. Kami berupaya menyalurkan mulai akhir Juni ini dengan preferensi daerah-daerah yang agak jauh seperti Indonesia timur dan beberapa daerah 3TP (Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan). Itu yang harus dijalankan duluan,” urainya.
Arief juga memastikan target sampai pertengahan Juli, realisasi bantuan pangan beras minimal telah menyentuh 95 persen. “Penargetan service levelnya di pertengahan Juli mendatang, kami harapkan sudah bisa di atas 95 persen,” imbuhnya.
Dampak positif dalam pelaksanaan bantuan pangan beras yang diharapkan pemerintah tentunya agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, minimal bergerak ke 5 persen. Selain itu, diharapkan dapat pula menjaga daya beli masyarakat. (JB/03/Wid)
