Jakarta, JaringBisnis. Ibadah haji bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekosistem ekonomi nasional.
Evaluasi dan perbaikan terhadap layanan bagi jemaah haji, termasuk layanan logistik, perlu terus dilakukan agar semakin optimal dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito dalam pertemuan dengan PT Pos Indonesia beserta berbagai pemangku kepentingan terkait yang digelar di Hotel Mercure Sabang, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
“Penyelenggaraan haji merupakan amanah konstitusi. Dari hasil evaluasi selama ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam beberapa aspek. Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan agar layanan haji semakin baik,” ujar Warsito.
Salah satu inovasi yang dilakukan adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor Bumbu Nusantara untuk memenuhi kebutuhan katering jemaah. Ekspor di sektor ini mencapai 70 ton pada 2024.
Selain itu, pemerintah juga telah mengirimkan makanan siap saji untuk layanan katering jemaah di Armuzna yang tahun lalu berjumlah 1,7 juta kotak sementara potensinya masih sangat besar mencapai 5-6 juta kotak. Penyediaan kebutuhan pendukung juga sangat diperlukan seperti sabun, pasta gigi, dan perlengkapan mandi lainnya.
Transformasi digital juga menjadi perhatian utama dalam peningkatan layanan haji. Warsito menyampaikan, penggunaan aplikasi Kawal Haji dan sistem International Patient Summary telah diterapkan untuk mempermudah pemantauan kesehatan jemaah haji secara real-time.
Sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan haji lintas kementerian dan lembaga, Kemenko PMK memiliki peran strategis dalam memastikan sinergi antarstakeholder. Salah satu aspek yang menjadi fokus adalah peningkatan layanan logistik pengiriman barang bagi jemaah haji, baik dari Indonesia ke Arab Saudi maupun sebaliknya.
“Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal logistik haji. PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman di bidang ini diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memberikan layanan logistik yang berkualitas dan kompetitif,” tambah Warsito.
Kemenko PMK mengapresiasi PT Pos Indonesia yang telah berperan aktif dalam upaya peningkatan layanan logistik haji. Warsito menekankan, tantangan utama dalam layanan ini adalah menjaga kualitas dan memastikan layanan tersebut mampu bersaing secara global.
Lebih lanjut, Warsito menerangkan bahwa tema Haji 2025 adalah “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas”. Di sisi lain, kuota petugas haji Indonesia pada 2025 sebanyak 2.210 orang, sedangkan tahun lalu mencapai 4.700 orang. Hal ini berpotensi menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan bagi 221.000 jemaah haji tahun ini.
“Penyelenggaraan Haji 2025 adalah masa transisi. Karena itu perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, K/L, dan stakeholder lain yang terkait,” tutup Warsito.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Muhammad Zain, Direktur Dukungan Layanan Akomodasi, Konsumsi dan Transportasi, Badan Penyelenggara Haji Abdul Haris, Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Direktur Business Development dan Portfolio Management PT Pos Indonesia Prasabri Pesti, Direktur Badan Karantina Abdul Rahman, Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Didik Joko Pursito, Executive Vice President Regional 2 PT Pos Indonesia Dino Ariyadi, Ketua Tim Kerja Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji Imron Cahyono, serta perwakilan Ditjen Bea Cukai dan perwakilan Garuda Indonesia. (JB/03/Wid)
