Jakarta, JaringBisnis. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia dan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat pasar karbon sukarela berintegritas tinggi di Indonesia. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam acara High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP), yang diselenggarakan di Sao Paulo, Brasil pada 8 November 2025.
Kerja sama ini menandakan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memastikan pasar karbon Indonesia mematuhi standar integritas tertinggi, memberikan dampak iklim yang nyata sambil melindungi komunitas dan ekosistem. Kerja sama ini akan berfokus pada pembangunan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat perlindungan, mempromosikan transparansi, dan menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Prinsip Karbon Inti (Core Carbon Principles), ambang batas global untuk kredit karbon yang kredibel dan berintegritas tinggi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan bahwa penandatanganan ini lebih dari sekadar kemitraan, melainkan bagian dari langkah strategis Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam ekosistem pasar karbon berintegritas tinggi.
“Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia, dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional,” ujar Menteri Raja Antoni. Hal ini seiring dengan langkah strategis menuju Konferensi Iklim Tingkat Tinggi, COP30, UNFCCC, di Belém, Brasil, dimana Indonesia siap menampilkan hutan hujan tropis sebagai pusat pasar karbon berintegritas tinggi dunia,” jelas Raja Juli Antoni seperti dikutip laman Kementerian Kehutanan.
“Hutan hujan tropis Indonesia yang luas bukan hanya berperan sebagai paru-paru dunia, namun juga menjadi pusat transisi dunia menuju ekonomi karbon yang kredibel dan adil. Dengan menyelaraskan diri dengan standar integritas global, Indonesia sedang membangun pondasi untuk ekosistem pasar karbon yang transparan, berbasis sains, dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan Masyarakat Adat,” tambahnya.
Kemitraan antara Kementerian Kehutanan dan ICVCM menandai langkah baru dalam komitmen Indonesia untuk memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi dalam hal integritas lingkungan dan transparansi.
Kementerian Kehutanan, sebagai otoritas nasional yang bertanggung jawab atas tata kelola kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), memandang kemitraan ini sebagai enabler kunci untuk mempercepat akses ke pembiayaan iklim sambil memastikan perlindungan bagi keanekaragaman hayati dan kesejahteraan komunitas. MoU ini memperkuat misi Indonesia yang lebih luas di COP30 UNFCCC, untuk menempatkan ekosistem hutan hujan negara ini sebagai pilar utama arsitektur pasar karbon global.
Kerja sama ini akan dilaksanakan melalui program bersama lokakarya, dan peningkatan kapasitas yang dikoordinasikan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan tim Operasi Global dan Urusan Publik ICVCM. Kedua belah pihak sepakat untuk berkoordinasi secara erat dan mematuhi prinsip transparansi dan saling menghormati dalam semua kegiatan di bawah kemitraan ini.
Apresiasi
Melalui kolaborasi ini, ICVCM akan mendukung Kementerian Kehutanan dalam pembangunan kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan bantuan teknis terkait kriteria integritas, jaminan, serta sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Amy Merrill, CEO ICVCM menyebut Indonesia telah mengambil langkah positif menuju pasar karbon dan pembiayaan untuk dekarbonisasi. Dikatakan, ICVCM sangat senang dapat mendukung Kementerian Kehutanan Indonesia dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Prinsip Karbon Inti yang berintegritas tinggi.
“Kolaborasi ini berupaya memastikan bahwa proyek kredit karbon kehutanan di Indonesia memberikan dampak iklim yang nyata dan terverifikasi, serta berkontribusi pada upaya pembangunan berkelanjutan Indonesia. Dengan harmonisasi sebagai tema utama COP30 tahun ini, kolaborasi antara ICVCM dan Kementerian Kehutanan Indonesia menunjukkan langkah penting menuju kebijakan dan pasar yang terhubung secara global dan relevan secara lokal sesuai dengan standar integritas tinggi Prinsip Karbon Inti,” kata Amy Merrill.
ICVCM sendiri adalah badan tata kelola independen yang menetapkan dan mempromosikan Prinsip Karbon Inti (CCPs), standar ambang batas global untuk memastikan bahwa kredit karbon berkualitas tinggi, tambahan, dapat diverifikasi, dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.(JB/03/Wid)
