Jakarta, JaringBisnis. Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membantah adanya prajurit TNI yang terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Papua.
Kehadiran TNI di Papua semata-mata dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional, yaitu menjaga keamanan nasional dan melindungi seluruh warga negara Indonesia, termasuk di wilayah Papua.
Hal tersebut ditegaskan Kemenhan dalam siaran persnya, Kamis (10/4/2025) menanggapi klaim Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait pembunuhan prajurit TNI di Yahukimo, Papua. Kemenhan menyebut klaim TPNPB-OPM itu sebagai bentuk disinformasi sistematis yang menyesatkan publik.
“Narasi yang dibangun oleh OPM yang menyamakan warga sipil seperti guru, tenaga kesehatan, hingga tukang bangunan dengan aparat keamanan dinilai sangat berbahaya. Klaim mereka terkait pembunuhan terhadap ‘agen intelijen’ merupakan pengakuan atas tindakan kekerasan ekstra-yudisial, yang dapat tergolong kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegas Kemenhan.
Kemenhan juga menggarisbawahi bahwa pemerintah tetap mengedepankan pendekatan hukum dan damai dalam menangani konflik di Papua, serta menolak terprovokasi oleh propaganda kekerasan yang disebarluaskan oleh kelompok bersenjata.
Sebagaimana diketahui, sebanyak 11 korban pembunuhan oleh OPM di Yahukimo pada penyerangan yang terjadi Minggu (6/4) dan Senin (7/4) merupakan warga sipil pendulang emas liar, bukan anggota TNI. Proses evakuasi terhadap korban pun dilakukan oleh Polri untuk memastikan informasi yang beredar dapat diklarifikasi secara objektif.
“Aksi kekerasan yang dilakukan oleh OPM bertujuan menebar ketakutan, khususnya terhadap masyarakat non-Papua yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal di wilayah tersebut,” pungkas Kemenhan. (JB/03/Wid)
