DIPIMPIN MENDAGRI, SATGAS BENCANA HIDROMETEOROLOGI SUMATERA PRIORITASKAN BANGUN HUNIAN BAGI WARGA TERDAMPAK

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. (dok setneg)

Jakarta, JaringBisnis (Rabu, 7/1/2026). Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana hidrometeorologi Sumatera di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pembangunan hunian layak bagi warga terdampak akan menjadi target prioritas pertama pemerintah.

“Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Mensesneg menyampaikan sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Mensesneg telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

“Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing,” kata Mensesneg seperti dikutip setneg.go.id.

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Ketua Satgas didampingi Wakil Ketua Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya.

Menurut Mensesneg, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. “Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya. (JB/03/Wid)