Diterbitkan oleh
PT GEMA WARTA SEMBILAN
NIB: 1702230088809
Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn
27°C
DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarki. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum dari perusakan dan penjarahan. Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa semua partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, sepakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu berlaku mulai 1 September 2025. Penonaktifan itu menyusul berbagai pertimbangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini.
Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan percaya terhadap langkah pemerintah. Presiden menekankan bahwa semua keluhan masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti. Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025). Presiden menyatakan hal tersebut menyikapi kondisi yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir yang memanas menyusul demonstrasi yang berujung rusuh
Suasana peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/08/2025), tidak hanya diwarnai prosesi khidmat upacara, tetapi juga meriah oleh rangkaian pagelaran seni dan budaya. Dari pencak silat hingga musik modern, semua ditampilkan sebagai simbol kekayaan sekaligus keberagaman bangsa.
Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan saat ini berjalan dengan semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Kelancaran peralihan kekuasaan tersebut menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia yang diakui dunia internasional.
Latar belakang pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto tampaknya didasari semangat persatuan. Namun pemberian abolisi dan amnesti untuk kasus-kasus korupsi tentu tak layak dilakukan. Sebab, para koruptor justru menggerogoroti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan konsultasi tahunan (annual consultation meeting) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Pertemuan yang berlangsung hangat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari penyelesaian isu bilateral hingga penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pernyataannya atas dasar feeling. Kali ini Jokowi memiliki feeling adanya sosok besar yang mem-back-up tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
Negara tidak boleh tinggal diam jika demonstrasi bergeser menjadi tindakan anarki. Negara wajib hadir untuk melindungi rakyat serta menjaga fasilitas umum dari perusakan dan penjarahan. Hal tersebut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto usai pertemuan dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Presiden Prabowo Subianto meminta masyarakat tetap tenang dan percaya kepada pemerintah dalam menghadapi dinamika nasional. Kepala Negara menegaskan bahwa semua partai politik, baik yang berada di dalam koalisi maupun di luar pemerintahan, sepakat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu berlaku mulai 1 September 2025. Penonaktifan itu menyusul berbagai pertimbangan dan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini.
Presiden Prabowo Subianto menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang dan percaya terhadap langkah pemerintah. Presiden menekankan bahwa semua keluhan masyarakat akan dicatat dan ditindaklanjuti. Hal tersebut diungkapkan Kepala Negara di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/8/2025). Presiden menyatakan hal tersebut menyikapi kondisi yang terjadi di Jakarta dalam beberapa hari terakhir yang memanas menyusul demonstrasi yang berujung rusuh
Suasana peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/08/2025), tidak hanya diwarnai prosesi khidmat upacara, tetapi juga meriah oleh rangkaian pagelaran seni dan budaya. Dari pencak silat hingga musik modern, semua ditampilkan sebagai simbol kekayaan sekaligus keberagaman bangsa.
Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan saat ini berjalan dengan semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Kelancaran peralihan kekuasaan tersebut menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia yang diakui dunia internasional.
Latar belakang pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto tampaknya didasari semangat persatuan. Namun pemberian abolisi dan amnesti untuk kasus-kasus korupsi tentu tak layak dilakukan. Sebab, para koruptor justru menggerogoroti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan konsultasi tahunan (annual consultation meeting) dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar Ibrahim, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Pertemuan yang berlangsung hangat ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari penyelesaian isu bilateral hingga penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyampaikan pernyataannya atas dasar feeling. Kali ini Jokowi memiliki feeling adanya sosok besar yang mem-back-up tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka.
