Jakarta, JaringBisnis. Populix mengungkapkan bahwa calon pemilih cenderung lebih mementingkan profil pasangan calon kepala daerah ketimbang partai pengusungnya.
Temuan ini dipertegas dengan kriteria kepala daerah yang diprioritaskan oleh para calon pemilih, seperti rekam jejak, visi-misi, serta kompetensi dalam memahami isu daerah.
Kesimpulan ini didapatkan dari survei bertajuk Partisipasi dan Opini Publik Menjelang Pilkada 2024: Tingkat Partisipasi dan Preferensi Kandidat dengan 962 orang responden yang didominasi Gen-Z dan Milenial.
Populix menemukan bahwa sebagian besar responden (46%) menyatakan bahwa pilihan calon kepala daerah tidak dipengaruhi oleh partai pengusung. Bahkan 33% responden mengaku bahwa pilihan calon kepala daerah lah yang akan memengaruhi pilihan partai mereka di masa mendatang.
Manajer Riset Sosial Populix, Nazmi Haddyat Tamara mengatakan, “Temuan ini cukup menarik, karena umumnya calon kepala daerah maju diusung oleh partai politik besar.
Temuan ini bisa jadi proyeksi lanskap politik Indonesia di masa mendatang, yang mungkin lebih menguntungkan calon kepala daerah jalur independen maupun calon yang diusung oleh partai kecil.
Terlebih dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Agustus lalu yang mengubah ambang batas pencalonan kepala dan wakil kepala daerah.”
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XII/2024 membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.
Melalui putusan ini, partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Sehingga partai kecil, maupun gabungan partai kecil, kini bisa mengusung calon mereka selama hasil perolehan suara sah partai politik di daerah bersangkutan mencapai 6,5 hingga 10 persen.
“Hasil temuan di atas menunjukkan krusialnya sosok calon kepala daerah, sebagai faktor penentu kemenangan di Pilkada Serentak 2024. Pertanyaan selanjutnya, lantas sosok seperti apa yang dicari publik?” lanjut Nazmi.
Kriteria Pemimpin Daerah Idaman Publik
Selanjutnya Populix menganalisa prioritas kriteria pemimpin daerah yang diidamkan publik. Para responden diberikan beberapa pilihan kriteria, lalu kriteria tersebut dianalisa menggunakan Thurstone Case V Model.
Thurstone Analysis dihitung menggunakan nilai Z-score, yakni suatu ukuran yang menentukan seberapa besar jarak suatu nilai terhadap rata-rata dalam satuan standar deviasinya. Output-nya akan menghasilkan nilai 0-1, di mana semakin mendekati 1 artinya dipersepsikan semakin tinggi.
Dari analisa tersebut, ditemukan bahwa kriteria utama yang harus dimiliki oleh pemimpin daerah adalah rekam jejak kinerja yang baik (0,880), disusul visi-misi dan program kerja yang jelas (0,848). Selanjutnya adalah kriteria kompetensi memahami isu daerah (0,649) dan karakter personal (0,613).
Pendidikan terakhir, penampilan fisik, juga hubungan kekerabatan dengan pejabat yang disukai tidak terlalu memengaruhi pilihan. Pemilih masih berharap dapat melihat apa yang ditawarkan melalui visi-misi serta histori atau rekam jejak kinerja calon pemimpin daerah.
Tingkat Antusiasme Calon Pemilih
Tidak hanya kriteria calon pemimpin daerah, Populix juga meneliti bagaimana antusiasme publik untuk berpartisipasi pada Pilkada Serentak 2024.
Pasalnya, berbeda dari Pilkada Serentak sebelumnya, Pilkada Serentak 2024 dilakukan di hampir seluruh provinsi (37 provinsi kecuali DIY), kota (93 kota kecuali Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat, Utara), dan kabupaten (415 kabupaten kecuali Kepulauan Seribu) di Indonesia serentak pada 27 November 2024.
Dari hasil penelitian Populix, 91% responden mengaku akan berpartisipasi dalam pemilihan walikota/bupati, dan 92% akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan gubernur. Sekitar 6% responden mengaku masih belum pasti memilih, sedangkan hanya 2% yang mengaku akan golput.
“Pemilih muda tampaknya cukup antusias berpartisipasi pada Pilkada kali ini. Harapannya, tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak nanti tidak kurang atau bahkan bisa melebihi proyeksi ini.
Meski dapat saja antusiasme ini dipengaruhi oleh gegap gempira Pemilu lalu dna survei dilakukan tak jauh dari momentum itu,” akhir Nazmi. (JB/01/Ole)
