Jakarta, JaringBisnis (Sabtu, 15/8/2026). Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transisi energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 gigawatt (GW) dan mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
“Tahun ini, kita akan bangun 30 giga watt pembangkit listrik tenaga surya dan segera menghentikan 13 giga watt pembangkit listrik tenaga diesel. Kita mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sinar matahari yang hampir sepanjang tahun,” ujar Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pembangunan PLTS berskala besar juga diproyeksikan memberikan efisiensi ekonomi yang signifikan. Presiden menyebut pembangunan PLTS hingga 100 GW diperkirakan dapat menghemat sedikitnya Rp73,9 triliun setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.
“Belum lagi kalau kita tidak impor BBM dari luar negeri lagi, dengan 100 gigawatt kebutuhan impor akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa,” kata Presiden seperti dikutip setneg.go.id.
Kendaraan listrik
Terkait agenda elektrifikasi mobilitas rakyat, pemerintah juga mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional dan mengurangi konsumsi BBM. Presiden pun mengumumkan pemberian insentif bagi perusahaan Indonesia yang mampu memproduksi satu juta unit motor listrik dalam negeri.
“Kebijakan ini mempunyai tiga tujuan sekaligus (yaitu) menurunkan biaya kendaraan untuk rakyat, mengurangi konsumsi bahan bakar impor, dan membesarkan industri motor listrik nasional beserta rantai pasok baterai, komponen, perangkat lunak, serta layanan purnajualnya,” jelasnya.
Presiden menekankan bahwa Indonesia memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan dalam ekosistem baterai kendaraan listrik. Setiap kendaraan listrik buatan dalam negeri, menurut Presiden, tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
“Pertama penghematan bagi rakyat, penghematan bagi keluarga mereka. Kita perkirakan mereka akan bayar 50 persen lebih rendah dari pengeluaran yang mereka lakukan sekarang untuk BBM. Bahkan bisa nanti turun hanya 30 persen dari biaya yang mereka keluarkan sekarang. Pengurangan impor energi dan yang sangat penting pekerjaan dan penghasilan bagi anak-anak Indonesia,” tandasnya. (JB/03/Wid)
