Jakarta, JaringBisnis. Pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak secara nasional sebelum dan sepanjang Ramadhan 2025.
GPM akan berlangsung 24 Februari sampai akhir Maret 2025. GPM yang melibatkan BUMN dan swasta digelar agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar.
“Menteri Pertanian telah menyampaikan bahwa perintah Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” jelas Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi seperti dikutip laman badanpangan.go.id.
“Nanti harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah harga eceran tertinggi (HET). Kita ingin bulan puasa, Ramadhan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah,” sambungnya.
Lebih lanjut, GPM akan dilaksanakan setiap hari. Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan, dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.
Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia. Selain itu juga akan didukung oleh jaringan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia), PT Charoen Pokphand Indonesia, dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.
Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadan tahun ini. Untuk minyak goreng MinyaKita total sebanyak 70 ribu kiloliter. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton.
Sementara bawang putih total 20 ribu ton. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton. Sedangkan beras sebanyak 100 ribu ton.
“Untuk pengawasannya, nanti teman-teman Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan supaya harganya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” ujar Arief. (JB/03/Wid)
