Live News

28.3°C
  • Jakarta
November 20, 2026
28.3°C
  • Jakarta
Follow Us:

Diterbitkan oleh

PT GEMA WARTA SEMBILAN

NIB: 1702230088809

Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn

Jaring BisnisBlogNasionalHukumPERTIMBANGAN HAM JADI ALASAN TAK MASUKNYA ILLICIT ENRICHMENT DALAM UU PERAMPASAN ASET

PERTIMBANGAN HAM JADI ALASAN TAK MASUKNYA ILLICIT ENRICHMENT DALAM UU PERAMPASAN ASET

Jakarta, JaringBisnis (Kamis, 19/11/2026). Pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi salah satu dasar tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar (illicit enrichment) dalam UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI hari ini.

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, dalam proses pembahasan, Panja telah menerima beragam aspirasi masyarakat dan pandangan para ahli mengenai usulan pengaturan illicit enrichment. Namun, masukan tersebut tidak seluruhnya mengarah pada dukungan terhadap ketentuan tersebut.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat, ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan dengan praktik di negara lain,” ujar Habiburokhman.

BACA JUGA  DPR RI SETUJUI DESTRY DAMAYANTI SEBAGAI GUBERNUR BI

Ia menjelaskan, berdasarkan kajian dan perbandingan yang dilakukan, pihaknya menemukan sejumlah negara yang tidak menerapkan konsep illicit enrichment. Habiburokhman menyebut Amerika Serikat dan Inggris sebagai contoh, serta menyampaikan bahwa pengaturan serupa di Jerman pernah digagalkan Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan HAM.

Regulasi Formil

Selain pertimbangan tersebut, Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai regulasi formil. Artinya, RUU ini berfokus pada tata cara dan mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma materiil mengenai jenis tindak pidana dan penghukuman.

“Undang-undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara, jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya seperti dikutip dpr.go.id.

Atas dua pertimbangan tersebut, yakni aspek HAM dan karakter hukum acara RUU, Panja memutuskan tidak memasukkan illicit enrichment ke dalam RUU Perampasan Aset.

BACA JUGA  BNI TEGASKAN KOMITMEN PERANG TERHADAP KORUPSI

Penjelasan tersebut menjadi salah satu jawaban DPR RI terhadap aspirasi masyarakat sipil yang mengusulkan agar peningkatan kekayaan pejabat publik secara tidak wajar turut diatur dalam regulasi perampasan aset. Habiburokhman menegaskan, pembahasan RUU telah mempertimbangkan berbagai pandangan sebelum akhirnya disepakati untuk disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. (JB/03/Wid)

Related Post