Jakarta, JaringBisnis (Rabu, 11/11/2026). Proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Hari ini, 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi resmi mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang merupakan proses awal pemakzulan Gibran.
Usulan HMP diajukan oleh 14 anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, 13 Fraksi Golkar, 19 Fraksi NasDem, 18 Fraksi PKS, 28 Fraksi PKB, 1 Fraksi PAN, 18 Fraksi Demokrat, serta 11 Fraksi Gerindra.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan HMP diusulkan karena Gibran dinilai sudah lagi tidak memenuhi syarat imbas persoalan ijazah. Menurut Saan, usulan HMP ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
“Usulan HMP selanjutkan akan dibawa ke ke rapat paripurna yang dijadwalkan besok (Kamis, 12/11/2026),” jelas politikus Partai NasDem tersebut.
Berjenjang
Aturan proses pemakzulan (pemberhentian) Wakil Presiden di Indonesia diatur secara ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD RI Tahun 1945. Proses ini melibatkan tiga lembaga negara utama secara berjenjang yaitu DPR RI, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR RI.
Setelah HMP diusulkan, proses pemakzulan akan dibawa ke sidang paripurna DPR RI. Proses akan berlanjut jika sidang paripurna minimal diikuti 2/3 jumlah anggota DPR RI dan disetujui 2/3 jumlah anggota yang hadir.
Setelah itu, proses akan berlanjutdi MK. Dalam proses ini, MK akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. MK wajib memutus usulan pemakzulan ini paling lama 90 hari setelah permintaan DPR RI diterima.
Jika MK menilai Gibran tidak melakukan pelanggaran atau usulan yang diajukan tidak memenuhi syarat, proses pemakzulan berhenti. Namun, jika MK memutuskan Gibran terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR RI akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usulan DPR tersebut paling lambat 30 hari sejak usulan diterima. Keputusan MPR diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. (JB/03/Wid)
