Jakarta, JaringBisnis (Jumat, 25/9/2026). Bank Indonesia (BI) menilai transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) perlu terus diakselerasi. Hal tersebut diperlukan untuk memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI, Ricky P Gozali saat membuka Casual Talk “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi” di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Kamis (24/9/2026). Acara tersebut merupakan bagian dari Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo 2026 (FEKDI x IFSE 2026).
Dikatakan, manfaat tersebut terwujud melalui transaksi yang semakin efisien dan inklusif. Hal itu didukung penguatan talenta, inovasi, ekosistem, serta sinergi pusat dan daerah untuk memperluas penciptaan nilai tambah dan memperkuat daya saing ekonomi.
Dijelaskan, penguatan EKD di daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik, kesiapan digital, dan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah beragamnya tingkat kompetensi dan literasi masyarakat serta kapasitas digital antarwilayah, sinergi seluruh elemen di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci untuk mengoptimalkan manfaat digitalisasi.
“Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Ricky dalam siaran pers BI.
Lebih jauh dikatakan, implementasi berbagai inovasi sistem pembayaran di daerah menunjukkan perkembangan yang kuat. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) menunjukkan hingga Semester I 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah, atau sekitar 94.9% Pemda, telah berada pada kategori Digital.
Artinya, jelas Ricky, transaksi pemerintah daerah semakin efisien, transparan, dan terdigitalisasi. Pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah terus diperluas pada berbagai transaksi pemerintah, sehingga proses belanja semakin efisien dan tata kelola semakin kuat.
“Hingga kini, 60 Kementerian/Lembaga dan 304 Pemerintah Daerah telah memanfaatkan instrumen pembayaran tersebut. Implementasi QRIS baik secara pindai maupun QRIS TAP pada pelayanan publik semakin memperluas pemanfaatan transaksi nontunai dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah,” katanya.
“BI berkomitmen mendukung implementasi EKD di daerah. Kolaborasi menjadi kunci agar digitalisasi tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga mampu menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” tambah Ricky.
Penghargaan BI
Penguatan digitalisasi daerah juga terus dilakukan melalui sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) dan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi (KATALIS) P2DD.
KATALIS P2DD menjadi wadah penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), memperluas digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, pendapatan daerah, dan belanja nontunai.
Sinergi tersebut melibatkan Satuan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), TP2DD, Pemerintah Daerah, BPD, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan terkait.
Pada kesempatan ini, BI memberikan penghargaan Championship P2DD kepada pemerintah daerah yang memberikan kinerja terbaik dalam mewujudkan digitalisasi transaksi dan pelayanan publik di wilayahnya, serta para juara yang memberikan kinerja terbaik dalam program KATALIS P2DD x DIGDAYA. (JB/03/Wid)
