Jakarta, JaringBisnis (Jumat, 14/8/2026). Pemerintah optimistis perekonomian nasional tetap solid pada 2027 meski kondisi perekonomian global diperkirakan masih mengalami dinamika dan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa pada Konferensi Pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan, hari ini.
“Untuk 2027, pemerintah optimis kinerja perekonomian nasional akan tetap solid dan terjaga seiring dengan terpeliharanya stabilitas makroekonomi dan dukungan kebijakan pemerintah,” ujar Purbaya seperti dikutip kemenkeu.go.id.
Menkeu menambahkan, pengalaman dalam merespons dinamika perekonomian global selama tahun 2026 juga menjadi modal penting dalam menyusun kebijakan yang dapat mengurangi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia.
Optimisme tersebut turut tercermin dalam RAPBN 2027 yang didesain ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur. Pendapatan negara dalam RAPBN 2027 diproyeksikan mencapai Rp3.426,0 triliun, tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook 2026. Sementara itu, belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40 persen terhadap PDB.
“Fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali. Tapi yang jelas dari pemerintah akan ada dorongan ke perekonomian,” jelas Menkeu.
8 klaster
Dari sisi pendapatan, penerimaan perpajakan diproyeksikan mencapai Rp2.908 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp517,4 triliun dan hibah Rp0,7 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.
Pada sisi belanja, pemerintah mengarahkan pada belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat dalam rangka mencapai keberlanjutan pembangunan.
Dalam RAPBN 2027, belanja negara diproyeksikan mencapai Rp4.097,2 triliun atau tumbuh 3,9% dari outlook 2026 yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3.362,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp735,0 triliun.
Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianti pada Pidato Kenegaraan dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan, RAPBN 2027 difokuskan pada 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.
“Kebijakan belanja pemerintah pusat ini difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, kemudian untuk optimalisasi belanja untuk mendukung kebijakan pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas layanan publik dan SDM, serta menjaga daya beli masyarakat. Kita juga akan mendorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian prioritas nasional seperti yang dipresentasikan Bapak Presiden tadi di DPR,” unngkap Purbaya.
Dalam sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp820,9 triliun pada RAPBN 2027. Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk mendukung Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat, serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Sementara itu, anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2027 mencapai Rp549,9 triliun atau tumbuh sekitar 10 persen dibandingkan 2026. Anggaran tersebut menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, menjaga daya beli, meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin dan rentan, sekaligus mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut, anggaran kesehatan dan ketahanan pangan juga tetap mendapat perhatian dengan alokasi masing-masing Rp244,9 triliun dan Rp195,3 triliun.
Pemerintah terus berkomitmen menjaga APBN tetap sehat, kredibel dan berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih cepat. (JB/03/Wid)
