Diterbitkan oleh
PT GEMA WARTA SEMBILAN
NIB: 1702230088809
Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn
27°C
Pemerintah menegaskan akan menjaga defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah 3%. Hal tersebut dilakukan dengan berbagai langkah, termasuk melakukan efisiensi anggaran di Kementerian/Lambaga (KL).
PEMERINTAH LAKUKAN UPAYA JAGA DEFISIT APBN TETAP DI BAWAH 3 PERSEN Read More »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja yang solid sebagai instrumen shock absorber di tengah eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah. Meski volatilitas pasar keuangan dan harga komoditas energi dunia sangat dinamis, ia menegaskan kembali bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat.
APBN JADI INSTRUMEN PEREDAM DI TENGAH EKSKALASI KONFLIK GEOPOLITIK Read More »
Pemerintah menyatakan realisasi pembiayaan APBN 2026 masih terjaga dengan baik dan berada dalam batas yang terkendali. Hingga 28 Februari 2026, realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp164,2 triliun atau sekitar 23,5 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN. Besaran realisasi tersebut terdiri atas pembiayaan utang sebesar Rp185,3 triliun dan pembiayaan non utang negatif Rp21,1 triliun.
REALISASI PEMBIAYAAN APBN MASIH TERJAGA DAN TERKENDALI Read More »
Hingga 31 Januari, realisasi pembiayaan APBN 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2025 yang sebesar 29,6 persen. Sedangkan realisasi pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 23,7 persen dari target APBN.
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN APBN 2026 BERJALAN ON TRACK DAN TERUKUR Read More »
APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi, Senin (9/2/2026).
APBN 2026 DUKUNG PENUH PROGRAM KESEHATAN PEMERINTAH Read More »
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 didesain sebagai instrumen yang ekspansif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dukungan tersebut direalisasikan melalui capaian berbagai program prioritas pemerintah yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.
APBN 2025 DIDESAIN DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI Read More »
Pemerintah terus mengoptimalkan peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang. Hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp218 triliun atau 43,7 persen.
HINGGA AGUSTUS 2025, REALISASI SUBSIDI DAN KOMPENSASI MENCAPAI Rp218 TRILIUN Read More »
Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
RAPAT PARIPURNA DPR SAHKAN UU APBN 2026 Read More »
Realisasi Belanja Negara hingga 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun. Jumlah tersebut sebesar 54,1 persen dari APBN. Belanja negara tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp1.388,8 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp571,5 triliun,
HINGGA 31 AGUSTUS 2025, REALISASI BELANJA NEGARA SEBESAR RP1.960,3 TRILIUN Read More »
emerintah dan DPR RI menyepakati usulan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 dalam rapat kerja antara Kementerian Keuangan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (18/9/2025). Belanja anggaran pada 2026 ditetapkan sebesar Rp3.842,7 triliun sementara pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun.
PEMERINTAH-DPR SEPAKATI POSTUR APBN 2026, DEFISIT NAIK MENJADI 2,68 PERSEN Read More »