Jakarta, JaringBisnis (Kamis, 23/7/2026). Pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) agar semakin transparan, akuntabel, dan berbasis sistem menjadi salah satu fokus utama yang akan dilakukan. Hal itu ditegaskan Sudaryono usai dlantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang terjadi sebelumnya menjadi pelajaran penting untuk memperkuat pengawasan serta memastikan seluruh proses berjalan secara terbuka.
“Saya akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada record-nya,” tutur Sudaryono.
Terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sudaryono menyampaikan bahwa amanah sebagai Kepala BGN merupakan tanggung jawab besar mengingat MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah.
Ditegaskan, pengelolaan anggaran Program MBG harus sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan, menurutnya, harus benar-benar mendukung tujuan utama program, yakni menyediakan asupan gizi yang sesuai bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia.
“Yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang-benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program,” tegasnya seperti dikutip setneg.go.id.
Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Sudaryono menjelaskan bahwa MBGjuga memiliki dampak ekonomi yang luas. Kepala BGN menjelaskan, kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut akan mendorong penyerapan hasil produksi petani, peternak, dan nelayan sehingga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian daerah.
Untuk menjaga integritas pelaksanaan program, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh proses pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan di lingkungan BGN harus dilakukan melalui mekanisme yang resmi, terbuka, dan transparan, tanpa mengedepankan hubungan personal maupun pendekatan informal.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow-up, dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem. Segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang, dan transparan, dan dilihat orang,” ucapnya.
Kawal program MBG
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BGN turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Program MBG. Sudaryono menegaskan komitmennya menerapkan prinsip nol toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyimpangan dalam pengelolaan program.
“Doakan kami semua untuk bisa amanah, dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, dan hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. (JB/03/Wid)
