Jakarta, JaringBisnis. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh dari berbagai daerah dalam sebuah upacara khidmat yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Penganugerahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TK/Tahun 2025 tanggal 6 November 2025, sebagai bentuk penghargaan negara atas jasa-jasa luar biasa para tokoh dalam mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
10 tokoh yang mendapat gelar pahlawan nasional adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), HM Soeharto, (Presiden RI ke-2), Marsinah, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, Hj Rahmah El Yunusiyyah, Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo, Sultan Muhammad Salahuddin, Syaikhona Muhammad Kholil, Tuan Rondahaim Saragih, dan Zainal Abidin Syah.
Dikutip dari setneg.go.id, Kepala Negara menyerahkan secara langsung piagam dan tanda kehormatan negara kepada masing-masing ahli waris sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa besar yang telah diberikan oleh para pahlawan bagi bangsa dan negara.
Turut hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming, para pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri Kabinet Merah Putih, para ketua umum partai politik, para ketua organisasi keagamaan, perwakilan Legiun Veteran Republik Indonesia, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi.
Kontroversi
Di sisi lain, pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto memunculkan kontroversi. Beberapa pihak menilai Soeharto tidak layak mendapatkan gelar tersebut melihat sejarah kepempimpinannya selama 31 tahun menjadi presiden.
Terkait hal ini, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada fakta sejarah perjuangan beliau dalam berbagai bidang.
“Yang terkait dengan jasa-jasa Pak Harto, yang terkait dengan perjuangan Pak Harto dalam hal ini sudah dikaji, antara lain itu serangan umum 1 Maret, beliau ikut pertempuran di Ambarawa, ikut pertempuran lima hari di Semarang, menjadi Komandan Operasi Mandala perebutan Irian Barat, dan juga kiprah Presiden Soeharto dalam pembangunan lima tahunan, yang saya kira tadi juga sudah dibacakan, telah membantu di dalam pengentasan kemiskinan,” terang Fadli.
Sedangkan Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional merupakan bentuk penghormatan kepada para tokoh bangsa atas jasa dan perjuangan mereka.
“Jadi hari ini memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kita melihat jasa-jasa dari para tokoh-tokoh. Terutama juga para pendahulu-pendahulu kita. Marilah sekali lagi kita belajar untuk melihat yang baik, melihat jasa-jasanya,” ujar Syaifullah Yusuf.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan dan memandang sejarah bangsa secara bijak.
“Bahwa masing-masing memiliki kekurangan sudah pasti. Tapi mari kita bersama-sama melihat ke depan ya. Semua generasi punya masa. Semua masa ada orangnya, ada prestasi, ada kelebihan, ada kekurangan. Marilah kita belajar untuk melihat jasa dari para pendahulu-pendahulu kita,” ujar Syaifullah.
Hal wajar
Sementara putri sulung HM Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Mbak Tutut menilai kontroversi yang muncul merupakan hal yang wajar. “Yang penting kita melihat apa yang telah dilakukan oleh Bapak saya dari muda sampai beliau wafat. Itu semua perjuangannya untuk bangsa dan negara, dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, keluarga besar Soeharto akan mengungkapkan rasa syukur dengan berziarah dan berdoa. “Kita ziarah ke makam Bapak, kita berzikir ke sana, kita bersyukur kepada Allah SWT. Semuanya itu kalau Allah tidak mengizinkan juga tidak akan terjadi,” katanya penuh takzim. (JB/03/Wid)
