JAGA STABILITAS HARGA, BAPANAS PASTIKAN BERAS BULOG SIAP DISALURKAN

Ilustrasi. (meta ai)

Beberapa langkah akan diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di masyarakat. Pertama, bantuan pangan beras sebagai stimulus ekonomi selama 2 bulan, Juni dan Juli. Ada 18,3 juta penerima dan diupayakan 1 kali kirim. Jadi 20 kilogram beras.

“Kedua, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras. Penyaluran dari Januari sampai Idul Fitri 2025 sebesar 181 ribu ton. Lalu diberhentikan sementara. Ini agar di saat panen raya dapat mengisi stok CBP, sehingga hari ini total stok ada 4,15 juta ton. Perlu diketahui 1,8 juta tonnya adalah transfer stok dari 2024 dan penyerapan beras dalam negeri 2,5 juta ton juga merupakan serapan terbaik,” urai Arief seperti dikutip badanpangan.go.id.

Posisi empat

Torehan positif lainnya pada era pemerintahan Presiden Prabowo adalah dengan ditempatkannya Indonesia menjadi negara ke-4 sebagai produsen beras terbesar sedunia. Ini dilaporkan dalam Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets yang dipublikasikan Food and Agriculture Organization (FAO) Juni ini.

Disebutkan, perkiraan produksi beras Indonesia pada periode 2025/2026 dapat mencapai 35,6 juta ton. Sementara negara produsen beras terbesar yang pertama adalah India dengan 146,6 juta ton.

Lalu Tiongkok 143 juta ton dan di tempat ketiga adalah Bangladesh dengan 40,7 juta ton. Namun dibandingkan tiga negara tersebut, Indonesia mencatatkan perkembangan produksi yang paling signifikan terhadap periode sebelumnya, yakni 4,5 persen.

Dengan melonjaknya estimasi produksi beras Indonesia tersebut, upaya pemerintah bersama Bulog dengan optimalisasi penyerapan beras dalam negeri menjadi langkah yang tepat. Nantinya, saat tren produksi beras memasuki fase landai dan harga beras di pasaran mulai berfluktuasi, barulah stok CBP disalurkan ke masyarakat.

Namun demikian, Arief Prasetyo Adi menyampaikan penugasan dari NFA ke Bulog untuk pelaksanaan SPHP beras secara nasional masih perlu menunggu persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan. (JB/03/Wid)