Jakarta, JaringBisnis (Sabtu, 15/8/2026). Pemerintah mengambil langkah cepat dalam penanganan pascabencana gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini. Seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat maupun daerah, secara tanggap telah melakukan langkah-langkah mitigasi terhadap dampak gempa NTT. Selain itu, TNI dan Polri turut dilibatkan dalam upaya penanganan pascabencana tersebut.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Kami juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan berkoordinasi dengan menteri, Menko PMK, Kepala Basarnas, dan Kepala BMKG,” jelas Mensesneg.
Lebih lanjut, Mensesneg menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah dalam penanganan dampak gempa NTT ini adalah memastikan proses evakuasi dan penyelamatan korban berjalan dengan cepat.
“Yang paling penting adalah segera mitigasi penyelamatan kalau ada korban segera tertangani, dan langsung dipikirkan untuk penanganan-penanganan apabila misalnya warga masyarakat terdampak rumahnya mungkin tidak dapat lagi ditempati, kami juga tadi sudah diskusikan,” ucapnya seperti dikutip setneg.go.id.
Dalam kesempatan yang sama, Mensesneg menyatakan pemerintah menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban bencana yang terjadi di wilayah timur Indonesia tersebut. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sedikitnya 37 orang tewas dalam akibat gempa ini.
Selain korban jiwa, gempa yang berpusat gempa di laut pada kedalaman 15 kilometer, sekitar 38 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, ini juga merusak infrastruktur. Puluhan bangunan dilaporkan mengalami kerusakan akibat getaran gempa.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa, yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa yang meninggal dunia akibat gempa tersebut,” jelas Praktikno.
Identifikasi kebutuhan korban
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan aksi cepat harus dilakukan sehingga warga terdampak gempa dapat segera pulih. “Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Menko PMK.
Di samping itu, Pratikno juga meminta kepada Gubernur NTT untuk mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat. Dengan demikian, respons cepat dapat dilakukan dengan perencanaan yang baik, misalnya kebutuhan rumah sakit sementara.
“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” ungkapnya.
Praktikno mengatakan, dengan adanya identifikasi kebutuhan tersebut akan mempermudah Kepala BNPB dalam mengelola dukungan pemerintah pusat kepada daerah-daerah terdampak bencana. “Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penangann dapat berjalan efektif,” tambahnya. (JB/03/Wid)
