Jakarta, JaringBisnis. Pemerintah mengambil langkah tegas dalam memperkuat tata kelola perusahaan negara. Salah satunya dengan melakukan evaluasi komprehensif badan usaha milik negara (BUMN).
Hal itu diungkapkan Presiden Prabowo Subianto saat memberi arahan kepada 1.500 pimpinan BUMN dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (28/4/2025).
Seperti dikutip setneg.go.id, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran direksi BUMN untuk meninggalkan praktik-praktik lama yang tidak efisien maupun yang menyimpang. Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja direksi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk penilaian terhadap integritas dan profesionalisme.
“Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktik-praktik zaman dulu mungkin yang kurang efisien. Atau ada praktik-praktik yang tidak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya, dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pergantian direksi harus dilakukan bila terbukti tidak berprestasi atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Meski demikian, pergantian direksi harus tetap mengedepankan promosi dari internal atau merekrut profesional yang kompeten tanpa diskriminasi.
“Saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo. (JB/03/Wid)
