Jakarta, JaringBisnis. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melanjutkan kebijakan moderasi konten terhadap konten-konten kritis di media sosial. Remotivi dan SAFEnet menemukan bahwa dalam dua bulan terakhir saja jumlah moderasi konten meningkat. Rilis terakhir kedua lembaga pada 8 September menemukan 73 konten dimoderasi, data terakhir per 8 November mencatat 127 konten mengalami moderasi.
Dari 127 konten yang mengalami moderasi, mayoritas dilakukan atas permintaan Komdigi: 94 konten (74,0%), naik dari 66 permintaan pada rilis sebelumnya. Moderasi oleh platform media sosial atas dasar panduan komunitas juga meningkat, dari 9,6% pada rilis sebelumnya menjadi 26,0% (33 konten). Ini tidak berarti permintaan Komdigi menurun, karena jumlahnya justru naik dari 66 ke 94. Transparansi juga menjadi masalah lain tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi.
X masih menempati peringkat pertama platform yang melakukan moderasi (56 konten, 44,1%), tetapi pemantauan Remotivi dan SAFEnet juga menemukan peningkatan moderasi di Threads (43 konten, 33,9%). Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membuat konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia (25 dari 43 konten).
Platform juga bergerak atas inisiatif sendiri dengan dalih panduan komunitas. TikTok dan Instagram menghapus unggahan warga tentang situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya. Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.
Praktik moderasi semacam ini menyasar ekspresi yang seharusnya dilindungi. Protes atas penanganan bencana yang mengancam kesehatan dan keselamatan warga adalah bagian dari kebebasan berpendapat dan hak memperoleh serta menyampaikan informasi yang dijamin UUD 1945 (Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F), sekaligus cara warga menuntut hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat 1). UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan menegaskan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata (Pasal 66). Membatasi jangkauan protes semacam ini berarti melucuti hak warga untuk bersuara tentang persoalan yang menyangkut keselamatannya sendiri. (JB/07/YAY)




