Live News

28.3°C
  • Jakarta
November 20, 2026
28.3°C
  • Jakarta
Follow Us:

Diterbitkan oleh

PT GEMA WARTA SEMBILAN

NIB: 1702230088809

Notaris: Noviar Beta Aurenaldi, SH, MKn

Jaring BisnisBlogBisnisEkonomiUMP DKI JAKARTA 2027 NAIK 7,10% JADI RP6,13 JUTA

UMP DKI JAKARTA 2027 NAIK 7,10% JADI RP6,13 JUTA

Jakarta, JaringBisnis (Jumat, 20/11/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp6.136.941. Angka ini Rp407.065 atau 7,10 persen dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp5.729.876. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 yang ditandatangani Gubernur Pramono Anung, hari ini.

Pramono mengatakan, penetapan UMP tersebut mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. “Kebijakan ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan, memberikan kepastian bagi pekerja, serta menjaga iklim usaha tetap kondusif,” ujarnya dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta hari ini.

Penetapan UMP 2027 dilakukan setelah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja atau serikat pekerja, dan pengusaha. Pembahasan berlangsung secara tripartit melalui serangkaian rapat dan kajian sepanjang 2026, dengan mempertimbangkan kondisi pengupahan serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan.

BACA JUGA  PRAMONO ANUNG CANANGKAN GERAKAN PASAR RAKYAT, SENATOR SOROTI INTERAKSI, TEKNOLOGI, DAN EKONOMI KREATIF

Pramono menjelaskan, pembahasan UMP berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya pada Sabtu (21/11/2026), Pemprov DKI Jakarta bersama unsur pekerja dan pengusaha berhasil menyelesaikannya lebih awal.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Namun, alhamdulillah, bisa diselesaikan lebih awal. Saya berulang kali menekankan agar pemerintah, sebagai mediator dan fasilitator, mampu menjembatani perbedaan pandangan antara serikat pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah melalui Dewan Pengupahan,” jelasnya.

Sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan UMP 2027. Indikator tersebut meliputi kebutuhan hidup layak (KHL), inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (alfa).

Tingkatkan Kesejahteraan

Penetapan UMP 2027 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/209/HI.01.00/XI/2026.

BACA JUGA  TRANSAKSI JAKARTA FAIR KEMAYORAN 2026 TEMBUS RP8,2 TRILIUN

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, khususnya dalam memperkuat kepastian hukum, pemenuhan hak pekerja, dan perlindungan tenaga kerja.

Pramono berharap, kenaikan UMP tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Jakarta.

“Mudah-mudahan semuanya berlangsung menjadi lebih baik. Kami berkomitmen meningkatkan kesejahteraan buruh, tetapi juga tidak melupakan kepentingan pengusaha agar tetap bisa bertahan dan menjalankan usahanya dengan baik di Jakarta,” pungkasnya. (JB/03/Wid)

Related Post