Jakarta, JaringBisnis (Sabtu, 22/8/2026). Bank Indonesia (BI) terus memperkuat pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dari hulu hingga hilir. Langkah yang ditempuh diantaranya mencakup peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, dan perluasan akses pasar.
Hal tersebut dikatakan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman di sela penandatanganan kerja sama 8 bank dengan UMKM terkait pembiayaan dalam acara Gebyar Pembiayaan yang diselenggarakan BI sebagai rangkaian Karya Kreatif Indonesia 2026 di JICC Jakarta, kemarin.
Dikatakan Aida, BI berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand. Dari sisi supply, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif. Dari sisi demand, digitalisasi pembayaran memanfaatkan QRIS membangun rekam jejak usaha.
“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, Pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” jelas Aida.
Dikatakan, tantangan pembiayaan UMKM tidak semata terkait ketersediaan dana. Tantangan itu juga berupa kesiapan usaha, persepsi risiko, serta kemampuan mempertemukan UMKM dengan lembaga keuangan.
“Untuk itu, BI memperkuat pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir. Bank Indonesia mempertemukan UMKM dengan lembaga pembiayaan untuk memfasilitasi akses pembiayaan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar semakin banyak UMKM memperoleh pembiayaan, berkembang, dan naik kelas,” ujarnya.
Dukungan pemerintah
Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, menekankan pembiayaan perlu didukung peningkatan kapasitas dan perluasan akses pasar. Hal itu diperlukan agar UMKM dapat terus berkembang dan menjaga kualitas pembiayaan.
Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh perbankan mencapai Rp197 triliun Jumlah tersebut disalurkan kepada 3,05 juta UMKM, 65% diantaranya disalurkan kepada sektor produksi.
Pemerintah juga memperkuat layanan UMKM melalui platform digital SAPA UMKM, platform yang mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem. Pemerintah juga mendorong sinergi business matching untuk memperluas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.
“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” ujar Maman. (JB/03/Wid)
